Home / Artikel / Penggabungan SKPD Rawan Korupsi dan Menghilangkan Jejak Asset DKI

Penggabungan SKPD Rawan Korupsi dan Menghilangkan Jejak Asset DKI

Jakarta, sketsindonews –  Bagaimana menghindari korupsi APBD DKI Jakarta terkait kebijakan anggaean setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD)yang selama ini maih rentan untuk diselewengkan.

Setiap Gubernur punya kebijakan dalam mengantisipasi rawannya celah anggaran, terlebih sistem pengawasan Inspektorat terlihat dalam konsep pencegahan hanya bersifat administratf.

Dalam kaitan tersebut Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, ikut mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengevaluasi penggabungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dilakukan di era pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasalnya, meski penggabungan itu dikuatkan dengan Perda No 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, hasil penggabungan itu bukan hanya kurang efektif, namun juga berpotensi menghilangkan aset daerah dan menghapus jejak korupsi.

Ini yang menjadi kerawanan sistem untuk secara bersama melakukan penyimpangan, papar Amir di hadapan para wartawan di Balalikota. (24/11)

“Perda itu disahkan DPRD pada Januari 2017 karena suara oposisi (PKS dan Gerindra) kalah dari suara pendukung Ahok yang terdiri dari Fraksi Golkar, Hanura, NasDem, PDIP, dan PKB,” kata Amir.

Amir juga menyoroti penghapusan Dinas Kebersihan karena digabung dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Penggabungan ini, menurut Amir, bermasalah karena berbenturan dengan amanat Perda No 3 Tahun 2013 tentang Kebersihan di mana di sana dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab untuk menangani masalah kebersihan, termasuk soal sampah, adalah Dinas Kebersihan.

“Nah, kalau Dinas Kebersihan dihapus, seharusnya Perda itu direvisi untuk memberi kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani apa yang semula ditangani Dinas Kebersihan, tapi sampai sekarang revisi itu tidak dilakukan,” ujar Amir.

Amir lalu mengingatkan soal dugaan korupsi pengadaan 200 truk sampah di Dinas Kebersihan pada Februari 2014 yang hingga kini kasusnya mengambang tak jelas.

“Jika suatu saat kasusnya diungkap kembali, siapa yang akan bertanggung jawab karena Dinas Kebersihannya sudah nggak ada? Ini kan namanya menghapus jejak korupsi yang semuanya adanya celah karena terhapusnya kewenangan, terang Amir.

Amir juga mengingatkan kalau hingga kini ke-200 truk itu masih berlabel “Dinas Kebersihan”, bukan “Dinas Lingkungan Hidup”, sehingga dipertanyakan bagaimana pengalihan asetnya dari Dinas Kebersihan ke Dinas Lingkungan Hidup.

“Kalau pengalihan itu tidak segera dilakukan, truk-truk itu bisa hilang, begitu juga aset-aset Dinas Kebersihan yang lain, dari daftar aset Pemprov DKI,” tegas Amir.

Amir juga menyoroti pemecahan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Tata Air dan Dinas Binamarga, karena jika mekanisme pengalihan asetnya tidak segera dilakukan, aset dinas itu pun bisa saja hilang.

Amir mengakui kalau reorganisasi di tubuh Pemprov DKI ini sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, namun sayangnya dilakukan tidak dengan cermat dan matang, karena hanya berbasiskan efisiensi semata padahal itu sangat berdampak luas terhadap masalah tadi anggarab dan asset.

“Memang menggabungkan tiga atau dua SKPD menjadi satu dapat menghemat anggaran, tapi kalau hasilnya gak efektif dan justru hanya menimbulkan masalah baru, buat apa?” tanyanya.

Buktinya, terlihat banyak tidak tercover dalam program prioritas karena penyatuan itu pihak SKPD masih bingung bahkan celah menjadi kerawanan yang secara bersama lemahnya aturan.

Ia pun mendesak Anies Baswedan untuk segera merasionalisasi SKPD agar kinerja jajarannya itu efektif dan semua program yang telah direncanakan, yang disesuaikan dengan visi misinya saat kampanye Pilkada DKI 2017 lalu, dapat dilaksanakan dengan baik.

reporter : nanorame

 

 

Check Also

Diktator dan Politik Bukan Musuh Demokrasi

Jakarta, sketsindonews – Sebuah tulisan Bung Hatta dari kunpulan artikel media Panji Masyarakat perlu menjadi …

Watch Dragon ball super