Home / Berita / Penyalahgunaan Wewenang Di Perparkiran DKI, Pemprov Tidak Ada Respon

Penyalahgunaan Wewenang Di Perparkiran DKI, Pemprov Tidak Ada Respon

Jakarta, sketsindonews – Salah satu karyawan Parkir DKI Jakarta, Ragil berharap ada langkah tegas untuk memberhentikan Kepala Unit Pengelola Parkir DKI Jakarta. Hal tersebut diutarakan karena dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan.

“Perkembangan (Perparkiran DKI Jakarta) untuk jangka panjang serta jangka pendek masa transisi saat ini yang kita mau adalah percepatan pencopotan kepala perparkiran.  Apakah melalui hiraki sebuah birokrasi dari lembaga itu sendiri melalui UKPD ke SKPD tentunya dinas,” tegas Ragil, saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (01/8).

Ragil mengungkapkan bahwa beberapa kali Kepala Perparkiran DKI Jakarta melalukan pemotongan dengan alasan menutupi temuan dari Badan Penyelenggara Keuangan (BPK), namun faktanya hal tersebut dilakukan untuk menutupi penyalahgunaan anggaran.

“Kejadian pertama 2017 dan kedua tanggal 18 hari rabu 2018 pemotongan terulang kembali dengan dalih penemuan BPK,” ungkapnya.

Dia memgatakan bahwa kebijakan untuk memangkas atau memotong hak karyawan tersebut merupakan penyelahgunaan wewenang secara kongkrit.

Selanjutnya, Ragil memaparkan penggunaan anggaran yang terkesan berlebihan dan tanpa melalui pengkajian melalui Rapat Pimpinan Lembaga.

“Mentang-mentang seorang kepala pimpinan apakah bisa semau-maunya, ini sebuah lembaga bukan perusahaan pribadi,” ujarnya.

Lebih jauh Ragil juga menyayangkan sikap Pemerintah melalui Pemprov DKI yang tidak melakukan tindakan tegas atau mengkaji permasalahan yang terjadi saat ini.

“Sudah dua kali Pemerintah belum hadir mengkaji, menindaklanjuti, menyidik persoalan yang ada,” tandasnya.

Saat dicoba hubungi melalui pesan WahatsApp, pada Kamis (02/8), Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dishub Provinsi DKI Jakarta, Tiodor Sianturi tidak menjawab pesan yang dikirimkan.

Begitu juga saat dicoba konfirmasi terkait masalah yang ada pada Jumat (03/8), Tiodor juga kembali tidak merespon.

(Eky)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super