Back

Media Terpercaya

Penyelesaian Covid-19 Bukan Dengan Cara One Man Show

Jakarta, sketsindonews – PSBB di berbagai wilayah Indonesia kini menjadi ambruradul, terlihat implemtasi di lapangan tanpa aturan dan masyarakat semakin terserah sehingga penyebaran Covid – 19 terus meningkat akibat ambivalen pemerintah dalam menegakan aturan.

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, dalam aturan PSBB dalam inti dimaksud ada terkandung aturan yang sifatnya mengekang dan memberdayakan secara manusiawi.

“Terlalu ketat sifat manusia tak mau dikekang apalagi karena terdesak oleh ekonomi tinggal bagaimana perketatan dapat diterima oleh masyarakat,” ujarnya, Selasa (19/5/20).

Selama ini kata Yayat dari sejumlah bantuan itu cukupnya untuk berapa lama seminggu sebulan atau sampai kapan ini dapat terpenuhi.

“Seperti PMKS di kumpulkan di GOR juga akan bubar karena begitu dikasih paket sembako mereka juga bubar karena perlu memasak makanan untuk dirumah karena masalah tadi ketersedian sandang minim yang diperoleh ditengah Covid – 19,” paparnya.

Lanjutnya, saat ini pulang mudik tetap berjalan seperti bukan PSBB karena kordinasi antar pemerintah daerah tak berjalan maksimal dalam mengatasi masalah secara bersama.

“Provinsi DKI Jakarta seharusya menyiapkan posko – posko, balai penampungan bagi para warga untuk tidak bisa pulang mudik sementara pemerintah daerah lain bisa membantu dan secara bertanggung jawab atas warganya,” ujarnya.

“Pembentukan karantina (lokalisir) harus dibantu sehari – hari dengan membuat dapur umum terkonsentrasi sehingga dapat dikendalikan membuat masyarakat merasa di layani secara baik, dimana sekarang ini banyak kesulitan sehari hari dihadapi masyarakat baik korban phk, warung tutup usaha macet,” saran Yayat.

Penyelesaian Covid Bukan One Man Show

Yayat juga mengatakan menangani bencana Covid-19 bisa diselesaikan bukan dengan cara one man show gaya panggung satu orang dan saat ini terjadi demikian padahal penanganan Covid-19 harus secara terintegrasi satu untuk semua dalam menangani masalah secara bersama.

Keputusan rancu pemerintah dipusat menjadi titik masalah karena keputusan menjadi abu – abu Karena adanya intervensi sehingga menjadi dilematis di lapangan ditingkat bawah baik Tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi.

Dirinya menyarankan kepada pemerintah khususnya DKI Jakarta gaya psbb adalah dengan membangun disiplin dengan keharusan.

Kedua para pimpinan baik Dinas, Sudin, SKPD untuk terlibat dalam mengatur rawan sistem zonasi untuk turun kelapangan urung rembuk dan langsung melihat kondisional di lapangan.

Ribuan karyawan DKI Jakarta itukan bisa di optimalkan dengan membuat tim monitoring piket jangan yang bertugas itu – itu saja hanya ; Satpol, Dishub, TNI – Polri.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerapan PSBB harus tegas seiring peran SKPD lain ikut serta aktif secara bergerak bergotong royong.

Solusi perlu bagi Pemprov DKI Jakarta yakni perlu membuat kanal – kanal pengaduan pelaporan dari masyarakat, itu harus ada untuk kemana mereka masyarakat harus mengadu bila menemukan masalah terkait antipasi Covid – 19 sehingga masyarakat tak cuek karena merasa diperhatikan.

“Masih ada kesempatan kita bagaimana kelemahan ini bisa dilakukan jangan hanya bisa membuat aturan tapi gagal dan tak tidak bisa menjalankan secara kontruksi serta implementasinya dilapangan,” tutupnya.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.