Back

Media Terpercaya

Penyidik Kejagung Tetapkan 13 Tersangka Korporasi PT Asuransi Jiwasraya

Jakarta, sketsindonews – Penyidik pada Kejaksaan Agung menetapkan tiga belas koporasi dan seorang pejabat otoritas jasa keuangan atau OJK sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.

Penetapan ketiga belas perusahaan sebagai tersangka diungkapkan oleh Jaksa Agung Ri Sanitiar Burhanuddin, sebelum mengikuti rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (25/6/20).

Menurutnya, berdasarkan hasil gelar perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan Direktur Penyidikan. Dia sependapat dengan adanya tersangka baru yang dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan alat bukti yang sudah berhasil diperoleh oleh jaksa penyidik.

Ketiga-belas Korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka adalah perusahaan managemen investasi yang diduga terlibat dalam proses jual beli saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan seorang Tersangka pejabat OJK yaitu:

  1. PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi / PT. Pan Arcadia Capital (DMI/PAC) ;
  2. PT. OSO Manajemen Investasi (OMI)
  3. PT. Pinnacle Persada Investama (PPI)
  4. PT. Millenium Danatama Indonesia/PT. Millenium Capital Management (MDI/MCM) ;
  5. PT. Prospera Asset Management (PAM) ;
  6. PT. MNC Asset Management (MNCAM) ;
  7. PT. Maybank Asset Management (MAM)
  8. PT. GAP Capital (GAPC)
  9. PT. Jasa Capital Asset Management (JCAM)
  10. PT. Pool Advista Asset Management (PAAA)
  11. PT. Corfina Capital (CC)
  12. PT. Treasure Fund Investama Indonesia (TFII) dan PT. Sinarmas Asset Management (SAM).

Kesatu, pasal sangkaan yang dipasang terhadap para tersangka korporasi tersebut diatas yaitu: Primair, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dan Subsidiair, Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dan kedua, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau Kedua, Pasa 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

TERSANGKA SEORANG PEJABAT OJK

Sementara itu untuk tersangka pejabat OJK berinisial FH, selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 s/d Februari 2017 yang kemudian diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode Februari 2017 hingga sekarang.

Sedangkan Pasal yang disangkakan kepada Tersangka FH adalah; Primair, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP. Dan Subsidiair, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 56 KUHP.

DUDUK PERKARA

Duduk perkara atau kasus posisi sehingga Tim penyidik menetapkan tersangka korporasi maupun seorang pejabat OJK yaitu, pada periode tahun 2014 – 2018 PT. Asuransi Jiwasraya (PT. AJS) berinvestasi berupa saham dan reksadana.

Bahwa untuk investasi pada reksadana pengelolaannya dilakukan oleh 13 manager investasi atau MI senilai Investasi Reksa dana harga pembelian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK senilai Rp12.704.412.478.238

Produk–produk reksadana yang diterbitkan oleh 13 MI, portofolionya berupa saham– saham yang harganya sudah dinaikan secara signifikan (mark up) oleh Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, keduanya saat ini tengsah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Antara lain IIKP, PPRO, SMBR, TRAM, SMRU, MYRX, ARMY, BTEK, LCGP, RIMO, POOL, SUGI, BJBR.

Bahwa investasi PT. AJS di reksadana pada 13 MI dikendalikan oleh pihak Heru Hidayat dan Benny Tjoktosaputro yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Hendrisman Rahim, Syamirwan dan Hary Prasetyo (pejabat PT. AJS) melalui Joko Hartono Tirto.

Sehingga ketigabelas MI tersebut tidak bertindak secara ondependen demi kepentingan nasabah/investor yaitu PT. AJS dalam pengelolaan keuangan Nasabah/ PT. AJS.

Bahwa untuk pengawasan perdagangan saham dan reksadana, dilaksanakan oleh Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A pada OJK yang dijabat oleh FH pada periode 2014 sampai dengan 2017 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) nomor 15 /KDK.02/2014 tanggal 28 Maret 2014. Yang membawahi 2 Direktorat Pengawasan yaitu Direktorat Transaksi Efek/saham (DPTE) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan khusus transaksi Saham dan Direktorat Pengelolaan Investasi (DPIV) yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan investasi khusus reksadana.

(Sofyan Hadi)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.