Home / Berita / Metropolitan / Pergantian Sekda Provinsi Papua Disebut Ilegal dan Cacat Hukum
Gubernur Papua, Lukas Enembe (Andhika Prasetia/detikcom)

Pergantian Sekda Provinsi Papua Disebut Ilegal dan Cacat Hukum

Jakarta, sketsindonews – Ketua DPD DKI Jakarta Barisan Merah Putih RI Papua, Frans Ansanay sebut pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua ilegal dan cacat hukum.

Seperti diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe mencopot Dance Yulian Flassy yang baru 3 bulan menjabat sebagai Sekda Provinsi Papua dan digantikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Muhammad Ridwan Rumasukun. Dimana pelantikan M Ridwan menjadi Plt Sekda Provinsi Papua berlangsung di aula Gedung Negara Dok V Kota Jayapura, Papua, Rabu 14 Juli 2021 lalu.

Menurut Frans, tindakan Gubernur Papua tersebut harus mendapat respon tegas dari Presiden, karena hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengakui Dance Flassy sebagai Sekda Provinsi Papua Definitif.

“Presiden Jokowi harus tindak tegas bawahannya yang tidak loyal melaksanakan keputusan Presiden baik lisan maupun tertulis,” tegas Frans saat dihubungi, Kamis (22/7/21).

Hal lain yang juga membuat Frans heran yakni surat Gubernur Papua nomor 806/720/SET, tanggal 25 Juni 2021 seakan dapat mengalahkan Keputusan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Nomor 159/TPA Tahun 2020, tanggal 23 September 2020.

“Setelah mendapatkan perintah tegas dari istana, baru Mendagri melantik Dance Flassy pada tanggal 1 Maret 2021 menjadi Sekda Papua definitif sesuai dasar Keppres tersebut,” paparnya. Dia menambahkan, “Harus menunggu 7 (tujuh) bulan, baru kemudian dilantik sdr. Dance Flassy sebagai Sekda Provinsi Papua.”

Untuk itu, dia juga berharap agar Kemendagri dapat bersikap lebih tegas dalam melaksanakan Perintah Presiden.

Terkait sikap Gubernur Provinsi Papua tersebut juga mendapat respon dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih, Marudut Hasugian yang memandang bahwa penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Sekda Papua merupakan bentuk pelanggaran atau maladministrasi.

Sebab, menurutnya pergantian Sekda Provinsi bukan kewenangan gubernur, melainkan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Penunjukkan tersebut melanggar administrasi, dan prosedurnya keliru,” kata Marudut, seperti dikutip dari beritasatu.com

Marudut memandang, isi Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 800/7207/SET tentang Pergantian Sekda Papua dengan alasan karena memasuki usia pensiun, tidak tepat. Memang, kata dia, UU mengatur ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) Eselon 3 dan 4 memasuki usia pensiun pada usia 58 tahun. Sementara untuk kepala biro atau Eselon 2b dalam UU ASN disebutkan masa jabatannya hingga umur 60 tahun.

Karenanya, Marudut mengatakan Dance Yulian Flassy secara definitif masih aktif sebagai Sekda Papua. Sementara wewenang pergantiannya berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

(Eky)

Check Also

Terpidana Mantan Jaksa Pinangki Dieksekusi ke Lapas Wanita Tangerang Banten

Jakarta, sketsindonews – Terpidana mantan Jaksa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH,.MH, yang terlibat korupsi dalam …

Watch Dragon ball super