Home / Artikel / Pernyataan Sikap Pertuni : Seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Diskriminatif

Pernyataan Sikap Pertuni : Seleksi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM Diskriminatif

Jakarta, sketsindonews – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membuka kesempatan warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2017 di lingkup lembaganya. Informasi itu merujuk kepada Pengumuman Nomor SEK.KP.02.01-490 tertanggal 11 Juli 2017.

Alih-alih membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk berkontribusi dalam pemerintahan, seleksi CPNS itu justru diskriminatif bagi penyandang disabilitas dan melanggar ketentuan sejumlah Undang-undang.(18/7)

Hal ini membuat beberapa organisasi diantaranya Pertuni, PPUA Penca, PJS, HWDI yang tergabung dalam Aktivis disabilitas menyeruakan bahwa pemerintah telah melanggar UU terhadap kesamaan, kesetaraan bagi semua warga negara untuk tidak diskriminatif.

Sebuah hal yang naif dari sekian jumlah 17.526 formasi yang dibuka pada seleksi CPNS Kemenkumham kali ini. Namun kesempatan tidak terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia, karena bagi warga negara Indonesia dengan disabilitas hanya terbuka 1 (satu) formasi saja, ujar Ketua Pertuni Aria Indrawati dalam rilisnya kepada sketsindonews.com

Pemerintah seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, tetapi Pemerintah justru semakin menguatkan stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas, dengan menghalangi hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Hal itu jelas melanggar prinsip persamaan hak, keadilan, dan bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Dengan hanya membuka 1 formasi bagi penyandang disabilitas, maka Pemerintah, khususnya di Kemenkumham, tidak akan mampu memenuhi kewajiban pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas), yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari total PNS.

Menurut Aria, alokasi 1 formasi untuk disabilitas adalah bentuk dari pelanggaran terhadap UU Penyandang Disabilitas, tegas Aria.

Selain itu, alokasi formasi dalam seleksi CPNS Kemenkumham juga melanggar sistem merit yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen PNS, yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

DalamPasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) disebutkan bahwa Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit, yang berarti kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dari ketentuan itu jelas, bahwa pelaksanaan manajemen ASN dilarang diambil dengan membedakan seseorang atas kondisi kecacatan atau kedisabilitasannya.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut Kami, Pokja Implementasi UU Penyandang Disabilitas, mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk:

Pertama, melakukan peninjauan ulang dan perubahan terhadap Pengumuman Nomor SEK.KP.02.01-490 dengan menghapus ketentuan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas;

Kedua, menghapuskan pengkhususan alokasi formasi untuk disabilitas, dan memasukan disabilitas dalam kriteria umum;

Ketiga, menambahkan sebagai poin 7a dalam Persyaratan Pelamaran, yaitu “peluang terbuka untuk penyandang disabilitas”;

Keempat, seluruh perubahan sudah dilakukan sebelum 1 Agustus 2017.

reporter : nanorame

 

Check Also

Luka Terus Menyala Discripsi Ramadhan

Sahur Hari Ketujuh Jakarta, sketsindonews – Sahur di hari 7 di bulan Ramadhan 1439 H …

Watch Dragon ball super