Ormas Persatuan Ummat Islam (PUI) mendukung Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta jajarannya mempermudah proses ujian praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). PUI berharap ujian SIM diperbaiki secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam mengurus, juga merasakan manfaat dari proses ujian SIM tersebut. Hal ini disampaikan Sekjend DPP PUI Raizal Arifin dalam siaran pers Kamis (22/6/23).

Raizal Arifin mendukung apa yang disampaikan Kapolri dalam Upacara Wisuda STIK Tahun 2023 kemarin (21/6) bahwa ujian SIM tidak perlu ada jalur angka 8 dan zig-zag.

“Ujian SIM sebaiknya menggambarkan bagaimana seharusnya pemilik SIM tertib dan aman dalam berkendara. Bahkan pengendara harusnya memahami dengan baik bagaimana ada dan etika berkendara termasuk apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakan”, ujar Raizal.

Raizal Arifin berharap Ujian praktik pembuatan SIM mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas dimana 28% penyebab kecelakaan adalah faktor manusianya. Setiap pemilik SIM tidak hanya harus paham rambu dan cara berkendara, tapi juga paham bagaimana etika dan prosedur keselamatan berkendara sehingga tidak lalai atau ugal-ugalan.

“Lebih bagus bila Polri turun ke sekolah dan kampus mengedukasi bagaimana etika dan prosedur keselamatan berkendara. Ini penting melihat banyaknya anak sekolah yang dibiarkan bawa motor sendiri oleh sekolah dan orang tuanya, padahal mereka belum tentu paham etika berkendara”, lanjut Raizal Arifin.

Selain itu Raizal Arifin juga berharap perbaikan pengurusan SIM juga bisa membersihkan praktik pungli yang merugikan masyarakat dan kas negara.

“Semoga Polri bisa menggali lebih dalam bagaimana keluhan dan aspirasi masyarakat soal pelayanan-pelayanan Polri salah satunya soal SIM ini. Pelayanan yang memudahkan akan membuat masyarakat semakin dekat dan cinta para institusi Polri”, tutup Raizal Arifin.

(Eky)