Back

Media Terpercaya

Pilkada vs Pandemi Covid-19

Jakarta, sketsindonews – Kekosongan jabatan kepala daerah, dan atau tidak efektifnya jabatan plt kepala daerah bagi penanganan pandemi, menurut Praktisi Kesehatan, dr. Hanibal Hamidi, M. Kes hanya alasan berlebihan dan pembenaran mengapa pilkada harus dilakukan saat kedaruratan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo melalui KepPres no 11, tahun 2020, akibat wabah pandemi Covid-19.

“Tidak masuk akal, mengingat tidak ada satupun wilayah yang menunjukkan kemampuan pengendalian pandemi sampai detik ini,” ujar pria yang juga menyelesaikan S3 di Institut Ilmu Pengetahuan Dalam Negeri (dalam proses penyelesaian) ini, melalui siaran pers, Sabtu (26/9/20).

Mengingat telah cukup aturan perundang undangan reformasi untuk mengantisipasi hal tersebut, menurutnya tinggal pilih ketentuan undang-undang apa untuk memayungi keinginan rezim pemrintahan saat ini bagi perlindungan jiwa dan nasib rakyatnya yang akan lebih terancam oleh wabah pandemi covid-19, yang akan semakin luas bila pilkada tetap dilaksanakan di masa pandemi.

“Saat ini Indonesia telah terisolasi oleh 60 negara, dan terancam terisolasi oleh semua negara akibat tidak terkendalinya kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19 secara nasional,” ungkapnya.

Menurut pria yang menyelesaikan studi S1 di Unair dan S2 di UI ini, hal tersebut akibat belum adanya kebijakan oprasional dari para pembantu presiden yang tepat dalam penaganan covid-19, menjabarkan arah kebijakan politik presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi covid-19 yang sangat jelas, cepat dan tepat melalui 4 KepPres yang didukung dengan 1 perpu terkait Covid 19 sesuai ketentuan UU Kekarantinaaan Kesehatan.

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa UU no 6 tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan, diterbitkan berdasarkan kesepakatan dunia yang termuat dalam dokumen International Health Regulatian 2005, yang difasilitasi oleh WHO dan telah dikonsultasikan dengan ILO, WTO dan lain-lain lembaga terkait. Hal ini dilakukan karena kesadaran semua ahli kesehatan seluruh negara, bahwa satu satunya konsep konvensional penaganan wabah pendemi (bila belum ditemukan vaksin dan obat wabah pandemi), adalah pembatasan sosial (kekarantinaan kesehatan). Untuk itu dibutuhkan bagi pelaksanaan penanganan wabah pandemi, melalui kekarantinaan kesehatan secara terukur (2×14 hari), haruas menghasilkan penurunan penderita baru per hari (sebagai indikator utama pengendalian Kedaruratan Kesehatan Masyarakat), dikenal bagi komunitas epidemiologi dengan moto ‘Pembatasan Sosial Minimal, Efektifitas Hasil Maksimal’,” papar Hanibal.

Lanjutnya, Indonesia pasti bisa, jika pelaksanaan aksi operasional menjabarkan arah kebijakan politik presiden Joko Widodo tersebut, dibawah kepemimpinan yang sesuai kompetensi yang diberi mandat oleh UU Kekarantinaan Kesehatan, dan berkapasitas pada isue kesehatan masyarakat.

“Yang pasti bukan dengan cara diluar ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan, dan dipimpin oleh pejabat yang tidak memiliki kapasitas Kesehatan Masyrakat dan atau pejabat yang tercatat telah berkontribusi (diawal isue pandemi Covid-19), sehingga terjadinya ledakan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat saat ini,” pungkas Tokoh kesehatan nasional yang sering menyampaikan konsep penangan Covid 19 nasional berbasis perkembangan kasus epidemiologi C19 Provinsi, sejak awal pandemi C19, terjadi pada bulan Januari 2020.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.