Home / Berita / PN Jaktim Kabulkan Permohonan Eksekusi Milik PT Bumi Indra Wisesa

PN Jaktim Kabulkan Permohonan Eksekusi Milik PT Bumi Indra Wisesa

Jakarta, sketsindonews – Pengadilan Negeri Jakarta Timur kabulkan permohonan eksekusi milik PT Bumi Indra Wisesa atas beberapa tanah dan bangunan, Sabtu (16/12).

Dalam proses eksekusi turut hadir Direktur Utama PT Bumi Indira Wisesa, Ir Hengky Soesanto beserta Kuasa Hukumnya H Rahmat Santoso, SH dan Joko Suwignyo, SH.

Hengky menjelaskan setelah di terimanya
permohonan eksekusi berdasarkan sidang putusan perkara perdata dengan No.09/2016 Eks Jo. No 400/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. atas pengosongan tanah seluas 5.530 m2 sesuai surat BPN Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 21 Januari 2011, No. 152/6.31 200/1/2011, perihal hasil pengukuran bidang tanah yang terletak di Jalan Komarudin (sisi tol timur) RT.01, RW.05, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.Namun bukanhanya tanah, bangunan pun ikut disita oleh PT.Bumi Indira Wasesa, jelasnya kepada wak media.

Di kesempatan yang sama Rakhmat Santoso menambahkan, bahwa dalam putusan ada pelaksanaan eksekusi harus meminta bantuan kepada Ketua PN Jakarta Utara karena salah satu permohonan eksekusi pemohon yang diajukan adalah untuk pelelangan  objek eksekusinya berada di wilayah hukum PN Jakarta Utara.

“Memperhatikan pasal 195 (1) Jo. Pasal 200 HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,” terang Rakhmat.

Lanjut Rahmat,  Ketua PN Jakarta Utara juga telah memerintahkan Panitera untuk melakukan pelelangan (penjualan dimuka umum) terhadap; 1 (satu) bidang tanah dan bangunan permanen berlantai 2 (dua), lantai ubin keramik terletak dan dikenal umum di Jalan Janur Blok lV, QE 9/11 RT.010, RW.006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, seluas 220 m2 sebagaimana dalam SHGB No.2772.

Lebih lanjut, Adapun data eksekusi pelelangan, terhadap bangunan kantor, bangunan SPBE yang terbuat dari dinding tembok, atap seng, lantai keramik, dan isi dari SPBE, yaitu: timbangan pengisian LPG merk eluxer kapasitas 15 kg dengan No. Seri masing-masing; KD 092862, KD 113306, KD 113303, KD 113304, KD 113299, KD 113301, KD 113308, KD 113305, KD 092958, KD 0928857, KD 092861, KD 092859, KD 113307, KD 113300, KD 92860, KD 113302, KD 092862, KD 092863, KD 092864, Timbangan Elektrik CHO Fulgid No. Seri 2010100615 kapasitas 60 kg yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan penetapan Majelis Hakim PN Jakarta Timur No.400/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Jo No.03/CB/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Jo berita acara sita jaminan No.400/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Jo No.03/CB/2012 tanggal 02 November 2012.

Ditetapkan juga oleh Hakim PN Jakarta Timur kepada PN Jakarta Utara bahwa hasil penjualan lelang eksekusi tersebut setelah terjual agar diserahkan kepada Panitera PN Jakarta Timur yang selanjutnya untuk disampaikan dan diserahkan kepada pemohon eksekusi yang sudah berkuasa penuh dan sah menurut hukum di Indonesia.

“Apabila hasil penjualan lelang eksekusi tersebut melebihi kewajiban yang harus dibayar oleh termohon eksekusi dan setelah di tambah dengan biaya perkara, maka kelebihannya harus pula diserahkan kepada termohon eksekusi,” tutup Rahmat.

(*)

Check Also

Nurhasan Inisiasi Konflik Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban Menjadi Prioritas Nasional

Subang, sketsindonews – Rombongan kunjungan kerja spesifik dari komisi V DPR RI, didampingi oleh kementerian perhubungan, kementerian PU, dirjen perhubungan laut, dan lainnya sampai di Pelabuhan Patimban, Subang, Jumat (22/9), kedatangan mereka disambut langsung oleh PLT Bupati Subang.

Tujuan kunjungan spesifik ini yaitu memastikan berjalannya segala perangkat dalam pembangunan pelabuhan Patimban. Pelabuhan ini diharapkan dapat memberi support pada pelabuhan Tanjung Priok.

Kunjungan ini diinisiasi oleh anggota DPR RI di dapil tersebut, yaitu Nurhasan Zaidi. Ia menyebutkan pembangunan ini berpotensi meningkatkan perekonomian jangka panjang masyarakat Subang.

“Jelas meningkatkan ekonomi, namun hal penting dan tujuan saya pribadi datang kesini yaitu untuk menyelesaikan konflik pembebasan lahan,” ujarnya.

Masyarakat mengeluhkan harga pembebasan lahan yang kurang layak. “Saya anak petani disini merasa harga yang diajukan sangat murah,” kata salah satu warga.

Nurhasan menyepakati dan menanggapi bahwa harga Rp. 300 ribu itu tidak pantas ditukar dengan lahan disini yang sangat subur.

“Kami sepakat dengan modernitas, namun masyarakat harus tetap jadi prioritas, insya Allah kami akan perjuangkan sekuat tenaga” tambah politisi PKS ini.

Hasil dari kunjungan ini akan dibawa pada pembahasan terakhir di DPR, sebagai keputusan final. “Kunjungan ini saya inisiasi dan semoga masyarakat melihat keseriusan kami yang ingin menyelesaikanya,” tambah Nurhasan.

“Kami mengubah jadwal yang sebelumnya ke Lombok menjadi ke Patimban karena kami sudah jadikan ini sebagai prioritas nasional,” tutup Nurhasan.

(Red)

Terkait

Watch Dragon ball super