Home / Artikel / Polemik PKPU No.20 Tahun 2018, Putusan Bawaslu Sidang Adjudikasi Politisi Koruptor

Polemik PKPU No.20 Tahun 2018, Putusan Bawaslu Sidang Adjudikasi Politisi Koruptor

Polemik PKPU No.20 Tahun 2018, Putusan Bawaslu Sidang Adjudikasi Politisi Koruptor

Jakarta, sketsindonews – Tanggal 31 Agustus 2018 sepekan yang lalu sepertinya menjadi Jumat keramat bagi politik dan hukum di negeri ini terkait p sidang adjudikasi Bawaslu terhadap para politisi senior Partai Gerindra M. Taufik.

Sebagaimana kita pahami, sejak pemilihan kepala daerah serentak 2018, hingga detik ini (tahapan Pemilu 2019 berjalan), adalah tahun politik.

Menariknya, tahun politik kali ini diwarnai dengan keputusan hukum. Bisa dipastikan hal ini terjadi karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada penguatan kelembagaan Bawaslu yang signifikan dengan struktur dan kewenangannya, dibanding dengan UU sebelumnya.

Tentu kita semua berharap, hukum akan tetap menjadi panglima di negeri ini, agar demokrasi yang menjadi kebanggaan kita dapat terus berjalan dengan kualitas yang lebih baik. Pada Jumat keramat ini, terjadi dua keputusan penting, tidak terkait secara langsung, tetapi dapat dikait-kaitkan. Ya, masih sekitar politik, pemilu, dan isu korupsi.

Di Kuningan, kantor KPK, politikus Golkar, mantan Menteri Sosial ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Bawaslu DKI Jakarta, dalam sidang adjudikasi ditetapkan putusan Bawaslu DKI Jakarta dengan menerima permohonan pemohon (M. Taufik dari Partai Gerindra) sebagai Bakal Calon Legislatif DPRD DKI Jakarta yang memenuhi syarat (MS), setelah sebelumnya dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU DKI Jakarta.

Sebelumnya, telah dilaksanakan mediasi antar kedua pihak (pemohon dengan termohon – KPU DKI Jakarta) hingga dua kali dan tidak menemukan solusi, hingga akhirnya digelar adjudikasi atas permasalahan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur eks napi korupsi dilarang nyaleg.

Putusan Bawaslu DKI Jakarta bukanlah putusan yang pertama, sebelumnya sudah ada beberapa putusan dengan nada yang sama. Yaitu Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Bawaslu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pare-Pare, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Palopo, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Tojo Una-una, dan Panwaslih Aceh.

Namun putusan Bawaslu DKI Jakarta seolah menjadi pemicu pro-kontra, bisa jadi karena Jakarta adalah ibu kota negara yang selalu menjadi barometer.

Sejak putusan itu, muncul stigma seolah-olah Bawaslu tidak pro terhadap agenda reformasi, pemberantasan korupsi. Begitu banyak wacana yang kemudian mendorong dinamika yang “vis a vis” antara KPU dan Bawaslu, terlebih KPU dengan dukungan masyarakat sipil antikorupsi juga seolah menggalang kekuatan opini dan media massa bahwa KPU ingin memerangi korupsi.

Senin pagi, 3 September 2018, dalam setiap grup WA yang penulis tergabung di dalamnya, hampir semuanya menyinggung putusan Bawaslu.

Sayangnya, tidak semuanya bisa menjadi ruang diskusi yang konstruktif. Masing-masing berstatement dengan pandangannya masing-masing tanpa mau memahami, mengapa ada perbedaan antara sikap KPU dan Bawaslu.

Bahkan sejak awal sudah mengedepankan stigma positif dan negatif. Vis a vis. Dikotimis. Masing-masing saling lempar link berita yang dianggap menguatkan kecenderungan pilihan opininya.

Pun saya jadi ikut terpola dengan dinamika yang ada. Setidaknya, tulisan ini menjadi bagian dari upaya konstruktif saya untuk menyampaikan opini dengan pemahaman yang ada.

Memahami Perspektif KPU
Dalam perspektif KPU, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah disahkan dan diundangkan.

Sah menjadi syarat formil sesuai ketentuan perundang-undangan, artinya suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju PKPU tetap berlaku dan sah selama belum dianulir oleh Mahkamah Agung (MA).

PKPU adalah hak atributif KPU untuk menjalankan tahapan pelaksanaan pemilu. Dalam pakta integritas (form B3 pencalonan), dituliskan salah satu isinya bahwa, bilamana parpol tetap melanggar, atau menyertakan caleg yang tersangkut tiga kasus pidana (korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak), maka bersedia mendapat sanksi administrasi berupa pembatalan calon yang diajukan, baik dalam pencalonan, DCS, DCT atau telah terpilih menjadi anggota Dewan.

Legalitas formil inilah yang menjadi dasar bagi KPU untuk menjalankan PKPU yang sudah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Karena dalam proses pengundangan PKPU, sebelumnya sudah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi berbagai peraturan yang ada, baik secara horizontal maupun vertikal. Intinya, ketika PKPU ini diundangkan, dapat dipastikan sudah clear and clean.

Sinkron dan harmonis dengan peraturan dan perundangan lainnya. Pertanyaannya kemudian, mengapa hari ini menjadi masalah dan dipersoalkan? Jika legalitas formil sudah dilalui, apakah hal itu dengan serta-merta legalitas materilnya sudah aman??? Di sinilah titik awal polemik PKPU itu.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak sedikit UU dibahas dan ditetapkan oleh DPR, syarat formilnya terpenuhi, tetapi ketika diundangkan dan terdapat kekeliruan, kemudian dilakukan judicial review oleh stakeholders kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan dimenangkan oleh pemohon.

Artinya, ketika landasan legalitas formil sudah dilalui, tidak serta-merta suatu perundang-undangan dianggap benar 100 persen.

Hal lain yang menjadi dasar PKPU ini adalah good will. Niat baik. Perlu niat baik untuk melaksanakan pemilu yang kemudian akan menghasilkan kebaikan. Karena dalam sistem demokrasi, pemilu adalah titik awal membangun pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga perlu dibuat aturan yang mengarah ke sana.

Dalam perjalanannya di awal, niat baik ini mendapatkan respons yang cukup baik dari setiap partai peserta pemilu dengan ditandatanganinya pakta integritas oleh Ketua Umum dan Sekjen, sepakat tidak akan mencalonkan calon legislatif mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi (syarat pencalonan). Artinya, partai politik sebagai peserta pemilu legislatif, sejak awal sudah menyepakati niat baik ini dengan pakta integritas.

Faktanya, partai secara kelembagaan, dengan kuasa hukumnya mengadvokasi caleg mantan terpidana korupsi untuk bersengketa dengan KPU. Artinya, partai tersebut melanggar pakta integritas, bukan?

Awal Polemik PKPU Dalam Sidang Adjudikasi Bawaslu DKI Jakarta
Dengan PKPU dan pakta integritas tersebut, KPU kemudian mencoret dan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bacaleg mantan terpidana korupsi atas nama M. Taufik, dengan putusan KPU berupa pengumumam daftar calon sementara (DCS).

Setelah putusan itu, bacaleg tersebut kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu, atas dasar obyek sengketa adalah putusan KPU yang men-TMS-kannya, yang berdasar pada PKPU. Termohon adalah KPU DKI Jakarta.

Dalam diskusi saya dengan salah seorang anggota KPU DKI Jakarta, ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Menurut anda, apakah tindakan KPU DKI Jakarta dengan men-TMS-kan M. Taufik melanggar aturan? Saya katakan, putusan KPU DKI Jakarta sudah betul.

Karena sebagai lembaga yang hierakis, KPU DKI Jakarta harus menjalankan PKPU.

Dalam PKPU tersebut, diatur Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Pasal 6 ayat (1), Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Pertanyaan selanjutnya, apakah KPU DKI sudah melaksanakan PKPU ini (Pasal 6 ayat 1)? Menyodorkan pakta integritas kepada seluruh pimpinan partai politik di DKI Jakarta? Untuk bisa dilaksanakan dan dikontrol secara bersama-sama? Jika sudah, pastinya pakta integritas itu ada berkasnya di KPU DKI Jakarta, tentu dengan atas dasar itu bisa didorong bahwa pimpinan partai terkait telah wanprestasi.

Melalui pendekatan ini, KPU DKI Jakarta dapat melakukan tindakan hukum selanjutnya khusus terhadap partai terkait. Celakanya, jika hal ini tidak pernah ada. Berarti, KPU DKI Jakarta telah melanggar PKPU itu sendiri.

Memahami Perspektif Bawaslu
Pertanyaan yang paling mendasar adalah, mengapa Bawaslu mengabulkan permohonan pemohon (mantan terpidana korupsi) untuk diloloskan sebagai bacaleg? Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Sehingga, basis argumentasi Bawaslu dalam memahami PKPU adalah memastikan semua warga negara yang memiliki hak politik (hak memilih dan dipilih), dapat tersalurkan haknya dalam mekanisme pemilu.

Biarkan rakyat yang berdaulat yang menentukan pilihannya. Kemudian, secara hukum, kita memiliki hierarki perundang-undangan, bahwa peraturan yang ada di bawah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Terkait dengan UU No 7 Tahun 2017, Pasal 182 tentang Peserta Pemilu DPD dan Pasal 240 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, sama-sama di poin (g), “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Atas dasar inilah kemudian Bawaslu memutuskan lolosnya bacaleg mantan narapidana korupsi. Karena secara hierarki perundang-undangan, harusnya PKPU menurunkan aturan yang ada di UU Pasal 182 dan Pasal 240, bukan membuat aturan yang justru melampaui UU. Pencabutan hak politik (dipilih dan memilih) sudah diatur oleh UU dengan putusan pengadilan, Pencabutan hak politik diatur dalam Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “bahwa hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim di antaranya hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, serta hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pencabutan hak dipilih, karena ybs dianggap telah mengkhianati amanah yang pernah diberikan publik kepadanya)”.

Jadi, tidak boleh PKPU melampaui kewenangan UU dan putusan hakim terkait dengan pelarangan seseorang untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.

Legalitas Putusan Adjudikasi Bawaslu
Pertanyaan selanjutnya, atas dasar apa Bawaslu memutuskan bahwa mantan napi korupsi lolos menjadi bacaleg? Dan berimplikasi memutus putusan KPU men-TMS-kan bacaleg tidak berlaku? Padahal hal itu sudah sesuai dengan PKPU, dan yang berwenang memutus PKPU itu sesuai atau tidak dengan UU adalah Mahkamah Agung (MA)?

Apakah Bawaslu telah melampaui kewenangannya?! Jika memang PKPU ini masih menunggu hasil Judisial Riview (JR) di MA, kenapa Bawaslu membuat putusan yang mendahului MA? Ini adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku!.

Begitu banyak pertanyaan yang kemudian mengarah pada justifikasi bahwa Bawaslu salah kaprah. Lalu apa yang menjadi dasar putusan adjudikasi tersebut?

Begini jawabannya. Dalam UU Pemilu Pasal 93 poin (g), memang diatur bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam Pasal 95, salah satu wewenang Bawaslu adalah, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.

Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Tugas dan kewenangan inilah yang menjadi dasar bagi Bawaslu untuk kemudian memutuskan sengketa pemilu. Hal penting lainnya adalah, dalam Pasal 468, dijelaskan bahwa kerja-kerja penanganan sengketa pemilu oleh Bawaslu dibatasi oleh waktu, “memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”.

Tentunya, jika kita pahami UU Pemilu, pembatasan waktu adalah bagian dari upaya memberikan kepastian hukum secara efektif, karena dalam UU Pemilu ini diatur tahapan-tahapan pemilu yang juga ada batasan waktunya, dari satu tahapan ke tahapan yang selanjutnya.

Seperti apa langkah legal Bawaslu dalam memutus sengketa proses ini? Dalam Pasal 466, Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Selanjutnya, dalam Pasal 467, Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU yang disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau peserta pemilu secara tertulis, dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon dan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa, yang disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan yang menjadi sebab sengketa tersebut.

Penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu yang diatur dalam Pasal 468, melalui tahapan: mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Jadi, jika ada banyak Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota menggelar adjudikasi sengketa proses pemilu dengan objek sengketa putusan KPU, dan dihasilkan putusan dalam waktu yang singkat, memang Bawaslu memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan UU.

Bahkan menurut Pak Mahyudin, Koordinator Divisi Sengketa Bawaslu DKI Jakarta, “amanah UU Pemilu, menuntut kita untuk segera menggelar peradilan tercepat di dunia. Karena rujukan kita adalah UU, jika melewati batas waktu yang ditetapkan, berarti kita tidak amanah”.

Polemik Pasca-Putusan Bawaslu
Atas dasar bahwa yang berwenang menguji PKPU adalah MA, maka putusan Bawaslu yang berimplikasi menggugurkan putusan KPU yang berdasarkan PKPU tersebut, diacuhkan oleh KPU. Pada Senin, 3 September 2018, yang membuat semakin hangat isu ini adalah, statement Ketua KPU Arief Budiman, “KPU kan sudah mengatur dalam PKPU, kalau ada mantan terpidana (bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi) kami akan kembalikan. Kalau masih didaftarkan, kami akan menyatakan statusnya TMS. Karena PKPU ini sampai hari ini belum dibatalkan, sehingga kami selaku pembuat PKPU harus memedomani PKPU tersebut. Jadi kami meminta eksekusi terhadap putusan Bawaslu harus ditunda, sampai ada keputusan tentang PKPU dinyatakan sesuai UU atau tidak.”

Sekalipun demikian, Bawaslu tidak reaktif menanggapi statement tersebut. Karena pastinya hanya akan memperkeruh situasi. Dalam konteks ini, tentu perlu kita apresiasi sikap pimpinan Bawaslu. Padahal, jika kita pahami Pasal 469 ayat (1), Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan (a) verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; (b) penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan (c) penetapan Pasangan Calon. Terkait dengan putusan Bawaslu atas sengketa tersebut adalah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), artinya putusan itu bukanlah yang dikecualikan dalam UU No 7 Tahun 2017 tersebut, bukan?

Kemudian, pada ayat (2) diatur, Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mestinya, jika memang putusan Bawaslu tersebut tidak diterima, KPU bisa pengajukan upaya hukum di PTUN.

Dalam hal pengajuan upaya hukum ke PTUN, pada Pasal 471 ayat (2), dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu. Ayat (3), dalam hal pengajuan gugatan kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN. Ayat (4), apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud, penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Jika mengacu pada putusan Bawaslu DKI Jakarta, Jumat pekan lalu, maka paling lambat pengajuan upaya hukum ke PTUN oleh KPU pada Jumat, 7 September 2018 (5 hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu). PTUN memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dan apa pun hasilnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN paling lama 3 (tiga) hari kerja.

“Implikasi Negatif” terhadap KPU dan Bawaslu Pasal 12 poin (i) mengatur tugas KPU, yaitu menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu. Pasal 15 poin (i) juga mengatur tugas KPU provinsi, melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Kemudian, Pasal 20 Poin (j), KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten/kota.

Selain itu, dalam Pasal 462, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Pasal 463 ayat (3) KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

Terkait dengan beberapa pasal di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa jika KPU masih menunda untuk menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan Kab/kota, KPU telah melanggar UU Pemilu. Selanjutnya, pada Pasal 464, dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP.

Pastinya, sebagai sesama penyelenggara, kita berharap hal ini tidak akan terjadi. Untuk kepentingan bagaimana menyelenggarakan pemilu pertama serentak antara pileg dan pilpres, dengan tantangan bahkan ancaman yang luar biasa, dibutuhkan kekompakan dan soliditas untuk saling memperkuat, hal ini sebisa mungkin harus dapat dihindari.

Di sisi lain, ketika polemik ini dikondisikan menjadi dikotomis, secara kelembagaan Bawaslu dipersepsikan menjadi lembaga yang tidak pro terhadap pemilu yang bersih dari kontestan mantan terpidana korupsi.

Tentu kita berharap polemik ini tidak memanas seperti polemik di dunia hukum yang pernah terjadi, “cicak vs buaya”. Solusi harus segera dirumuskan dan diupayakan pelaksanaannya, agar tidak mendorong pro-kontra lagi.

Solusi untuk Pemilu yang Berintegritas dan Adil.

Ada dua poin solusi yang bisa diupayakan. Pertama solusi dengan mengedepankan pakta integritas, yang secara formal tidak menggunakan pendekatan hukum seperti yang sudah berkembang polemiknya dalam beberapa hari terakhir. Masing-masing “kubu” kekeh dengan perspektifnya dan menyalahkan yang lain. Kedua, solusi dengan pendekatan hukum yang secara efektif memecah kebuntuan. Bagaimana langkah konkretnya?

Saya akan coba mengelaborasi sedikit pemikiran saya terkait dengan langkah pertama, yaitu dengan pendekatan pakta integritas, Bawaslu dan KPU mendorong setiap ketua umum dan sekjen parpol menandatangani kesepakatan untuk tidak mendaftarkan bacaleg mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Langkah yang harus dilakukan adalah:
1. KPU, Bawaslu dan DKPP harus segera melakukan konsolidasi. Sebagaimana amanah UU No 7 Tahun 2017, bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu. Kesamaan persepsi dan good will atas PKPU tersebut sudah sama sejak awal, itulah kenapa Bawaslu agresif mendatangi partai-partai dengan menyodorkan pakta integritas, juga sebagai upaya pencegahan pelanggaran pemilu.

Dengan kesamaan good will tersebut, melakukan konsolidasi ini sepertinya tidak akan sulit.

2. KPU, Bawaslu bersama DKPP dapat memanggil ketua umum dan sekjen partpol yang bermasalah untuk membuka kembali pakta integritas yang sudah ditandatangani bermaterai bahwa tidak akan mengajukan bakal calon legislatif mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Dengan kembali mengingatkan dan membangun good will yang sama kuatnya dengan peserta pemilu, polemik yang ada sepertinya akan lebih mudah diatasi. Saya sangat setuju dengan statement Pak Abhan, Ketua Bawaslu, “Kalau sebuah perikatan yang wanprestasi itu adalah ketum dan sekjen, hukumlah partainya, bukan calonnya. Ini kan di syarat pencalonan, bukan syarat calon”.

3. KPU, Bawaslu bersama DKPP dapat mendorong polemik ini menjadi momentum terciptanya pemilu yang dicita-citakan. Bersih pesertanya dari mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi, bersih pelaksanaan pemilunya dari pelanggaran-pelanggaran pemilu dan menghasilkan pemenang yang insya Allah akan bersih dan amanah, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai badan legislatif.

4. Kita pahami dalam negara demokrasi, partai politik menjadi tonggak utama yang menjadi faktor penentu. Jika partai politik sudah baik sistemnya, bersih. Tentu akan mendorong eksekutif dan legislatif yang bersih.

Kedua, solusi dengan pendekatan hukum. Ada tiga langkah untuk mengupayakan pendekatan ini, yaitu:

1. KPU, Bawaslu bersama DKPP berkoordinasi dengan lembaga yudikatif, MK dan MA untuk segera menindaklanjuti permohonan JR terhadap UU dan PKPU. Dengan tahapan pemilu yang sangat terbatas waktunya, langkah-langkah efektif perlu diupayakan untuk segera menghasilkan keputusan MK dan MA menjadi sangat penting.

Selanjutnya, adalah membuat langkah antisipasi terhadap kepastian hukum yang akan diputuskan. Misalnya, jika putusan JR PKPU di MA ternyata menggugurkan PKPU.

Maka yang harus dilakukan adalah seperti yang sudah beberapa kali disinggung oleh pimpinan Bawaslu, Bu Dewi dan Pak Fritz, terhadap caleg tersebut, di kertas suara disebutkan sebagai mantan narapidana.

Bahkan menurut saya, bisa saja antisipasi terhadap putusan MA tersebut dibuatkan “semacam keputusan” yang mengatur, pada masa kampanye, alat peraga kampanye (APK) yang dibuat oleh KPU, juga melebeli yang bersangkutan dengan menyebutkan sebagai mantan narapidana. Saya pikir hal itu tidak terlalu berlebihan.

2. Selain pendekatan terhadap lembaga yudikatif, dengan waktu yang terus berjalan dan tahapan pemilu selanjutnya juga perlu disiapkan perangkat teknis dengan berbagai aturan, perlu juga dilakukan upaya pendekatan terhadap lembaga eksekutif. KPU bersama Bawaslu berkoordinasi dengan pemerintah, untuk menetapkan kepastian hukum. Jika perlu, mendorong pemerintah untuk membuat perppu.

3. Terakhir, jika memang tidak mungkin kedua langkah di atas karena penyelenggaraan pemilu dibatasi dengan waktu, ada baiknya KPU menjalankan amanah UU Pemilu. Pada pasal 463 ayat (3), KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.

Bisa saja dengan mengganti poin pelarangan mantan napi tadi dengan hal yang sangat teknis, yaitu KPU akan menuliskan predikat mantan napi pada APK dan kertas suara pada caleg yang bersangkutan.

Terlepas dari berbagai buah pikir yang coba penulis paparkan, yang pasti, semua stakeholders menantikan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dalam UU Pemilu, putusan Bawaslu berkekuatan hukum tetap. Tetapi masih ada mekanisme JR ke MA yang ada di luar UU Pemilu, menguji PKPU oleh MA diatur dalam UUD 1945 Pasal 24A.

Sementara itu, menurut jadwal tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU, dalam waktu dekat, pada 20 September 2018 – 16 November 2018 penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sedangkan terhadap calon legislatif dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak memiliki sengketa, pada 23 September 2018 – 13 April 2019 sudah bisa melakukan kampanye calon angota DPR, DPD, dan DPRD serta pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Semoga segala upaya untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dan adil, dapat tercapai.

Oleh: Munandar Nugraha
Anggota Bawaslu Kota Jakarta Selatan

reporter : nanorame

Check Also

Sky Bridge Tanah Abang Ujian Pejabat Yang Terlibat Dalam Menuntaskan PKL

Jakarta, sketsimdonews – Menata “Sky Bridge’ (JPM) hingga kini masih polemik apalagi menjamin sterlitas kawasaan …

Watch Dragon ball super