Home / Berita / Polisi Tetapkan 2 Tersangka Terkait Dualisme ASPHURINDO

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Terkait Dualisme ASPHURINDO

Jakarta, sketsindonews – Prahara dualisme kepemimpinan di ASPHURINDO (Asosiasi Penyelenggara Haji, Umrah dan Inbound Indonesia) mulai mendapatkan titik terang pasca adanya temuan 2 tersangka dari kubu Magnatis (Munaslub, Bali) dari Polda Metro Jaya melalui SP2HP per tanggal 20 Oktober 2017 dengan No: B/3337/X/2017/Ditreskrinum dimana kedua tersangka terbukti melakukan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta otentik dan pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP.

SP2HP per tanggal 20 Oktober ini merupakan perkembangan proses penyidikan dan penyelidikan dari laporan kepolisian yang disampaikan pihak Munas II Bogor dengan No: LP/1747/IV/2017/PMJ/Dit.Reskrinum per tanggal 8 April 2017 lalu.

Dengan adanya penetapan 2 tersangka ini, Tim Kuasa Hukum Asphurindo versi Munas II Bogor, AHN Lawyers, Attorneys and Counselors at Law melalui pernyataan tertulis menegaskan bahwa tidak ada sama sekali dualisme kepemimpinan dalam Asphurindo. Syam Resfiadi adalah Ketua Umum yang sah dan konstitusional berdasarkan hasil Munas II Asphurindo di Hotel Royal Tulip, Bogor.

“Berdasarkan alat bukti yang cukup, telah menetapkan 2 (dua) orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan pemalsuan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dan Pasal 264 KUHP,” ungkap kuasa hukum melalui rilis yang diterima redaksi, Senin (30/10).

Adanya temuan 2 tersangka ini, Syam Resfiadi (Ketua Umum Asphurindo Munas II) menyampaikan, “Dengan adanya perkembangan atau temuan baru dari kepolisian itu diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim Tata Usaha Negara untuk mencabut atau menggugurkan akta dari versi munaslub,” ungkap Syam.

Terkait penetapan tersangka kubu lawan, Syam juga menjelaskan pihaknya dari awal hanya meminta kubu lawan unguk melakukan pembatalan akta versi Munaslub yang dimana terbukti inkonstitusional sehingga tidak perlu jauh hingga proses hukum.

“Sampai saat ini kami pun masih menunggu langkah pembatalan akta tersebut, sehingga kami juga akan mencabut laporan kami, namun kita lihat sejauh mana langkah yang mereka ambil karena proses penetapan tersangka juga masih akan berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru,” kata Syam.

(Linda)

Check Also

Fokus Survey KHL, Said Iqbal: Gubernur Tidak Harus Tunduk Pada PP 78/2015

Jakarta, sketsindonews – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kembali menegaskan, bahwa Gubernur …

Watch Dragon ball super