Jakarta, sketsindonews – Sejumlah politisi di Kebon Sirih (DPRD DKI Jakarta) serta NGO kembali mengkritisi ihwal pengelolaan event Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan PT Jakarta International Expo (JIEXPO) yang hingga saat ini pemerintah DKI hanya bisa melongo terkait keuntungan hasil PRJ setiap event tahunan berlangsung.
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana, kerjasama tersebut tidak memberikan setoran signifikan kepada Pemprov DKI.
“Harus ada evaluasi total,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lulung Lunggana saat dihubungi, dilansir RMOL beberapa waktu yang lalu. (15/10)
Lulung, yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, mendorong Biro Hukum Pemprov DKI untuk menyerahkan draf revisi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 1991, tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta.
“Revisi Perda PRJ itu untuk mempertegas hak, kewajiban, dan kedudukan antara pihak terkait penyelenggaraan PRJ,” ujar Lulung.
Kami akan lakukan bersama anggota dewan lainnya dalam menyikapi persoalan ini, setidaknya harus ada untung yang setimpal, kalau perlu pemutusan kontrak dengan PT JIEXPO.
Pasalnya, kontribusi ke PAD (Pendapatan Asli Daerah) (PAD) rendah,” tambah Politisi PPP tersebut.
Menurut Lulung, PRJ bukan merupakan konsep tempat seperti ‘Kemayoran’. Sebaliknya, PRJ merupakan konsep brand berupa event milik rakyat Jakarta.
