Presidium KAI : “Yang Bersangkutan Telah Kami Berikan Sanksi Pemecatan,”

Jakarta, sketsindonews- Perseteruan kuasa hukum Kivlan Zen dengan penuntut umum Ahmad Patoni berimbas dengan pemanggilan Presidium Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Andi Darwin Ranreng ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/10) siang.

Dalam persidangan majelis hakim yang dipimpin Hariono menggali keterangan Andi perihal legal standing penasehat hukum Kivlan Zen.

Di hadapan hakim Andi menjelaskan bahwa advokat berinisial T telah dipecat sebagai anggota KAI pada 19 Juli 2019. Putusan itu termaktub dalam perkara kode etik profesi advokat nomor 157/DPP-KAI/KPO/DK/VII/2019.

“Benar yang bersangkutan telah kami jatuhkan sanksi pemberhentian sementara sebagai advokat,” kata Andi di ruang persidangan.

Sidang pembacaan putusan kode etik itu digelar di Kantor DPP KAI Jl H. Juanda Jakarta Pusat pada 19 Juli 2019. Duduk sebagai Hakim Ketua Drs Taufik CH MH, anggota Andi Darwin Ranreng dan Edward Theorupun.

Andi Darwin Rangreng juga mengungkapkan KAI Djuanda adalah organisasi yang pertama mempunyai legal standing di Kemenkum dan HAM saat ini. Sebab di dalam organisasi ada beberapa versi KAI. Yakni versi Presiden Indra Syahnun Lubis dan versi Presiden Djujuk Hermanto

Selanjutnya hakim bertanya mengenai kartu advokat milik T yang bernomor P 0005/KAI- WP/2014. “Yang bersangkutan di KAI menjabat sebagai dewan penasehat, yang mulia” kata Andi menjelaskan.

Terungkap di persidangan kuasa hukum Kivlan Zen memiliki dua kartu advokat. Kedua kartu advokat tersebut mempunyai masa berlaku tahun 2014 dan 2020.

Seusai persidangan Andi Darwin menyayangkan sikap Hakim Hariono yang tidak tegas kepada Advokat T. Namun Hariono berdalih di muka persidangan bahwa dirinya tidak ingin mencampuri organisasi advokat.

“Sekali lagi saya tegaskan. Kami tidak ingin mencampuri masalah organisai. Nanti kami yang menilai,” tandasnya.

Sofyan Hadi