Problem Asset DKI ; Lahan Hutan Kota Cempaka Putih di Tata Pemko Jakarta Pusat

Jakarta, sketsinsonews – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata kepemilikan asset lahan hingga saat ini terus terbelengkalai selain pula keterkaitan fasum fasos dalam inventarisasinya.

Padahal jelas itu asset pemda DKI, namun dalam pengelolaan dan penyusunan asset secara administrasi pemerintah melalui Kantor BPKAD tidak secara cepat untuk melakukan sinergisitas sampai level tingkat koordinasi level bawah.

Sehingga banyak asset yang secara factual telah dikerjakan kembali menjadi sengketa lahan kepemilikan oleh karena lemahnya pengawasan lanjutan selain penataan.

Problem Asset di Biarkan

Sebut saja di Jakarta Pusat mulai asset pasar gang Lilin, Gunung Sahari Utara, Asset SD 01,02 Cidurian Cikini Menteng hingga lahan seluas 7.000 M2 Ex.Coca Cola Perumahan Grand Pramuka sejak 2010 telah di kuasai namun tak terawat serta dibangun menjadi kawasan hutan Kota.

Padahal kawasan itu sejak Walikota sebelumnya Sylviana Murni dan H Saefullah (red.sekda Provinsi) telah di tata dengan melakukan penanaman pohon hingga memasang prasasti tanda kepemilikan asset milik pemda DKI Jakarta.

Kepemilikan lahan seluas 7 ribu meter tertera dalam claim yang dilakukan pihak mengaku tidak memiliki lahan di kawasan itu selain peta kawasan dan PBB tidak pasa satu peta bidang.

Menata Hutan Kota Grand Pramuka Cempaka Putih

Begitu pula asset halaman Gedung sekolah SD 01, 02 Cikini sejak 2 tahun lalu hingga saat ini tak rampung malah menjadi sengketa (red. aduan hukum), bahkan pada saat itu mekanisme yang dilakukan Lurah dalam melakukan sesuai tahapan sosialisasi hingga surat peringatan pengosongan dengan berupa kompensasi serta solusi.

Sumber sketsindonews justru Lurah merasa ditinggalkan setelah berjuang seolah Lurah tak tegas dalam melakukan eksekusi dan memfasilitasi.proses pendekatan kepemilikan asset pemda DKI Jakarta Sebenanya dalam kasus banyak asset, SKPD terkait seperti Biro Pemerintahan DKI Jakrta harus banyak menyiapkan sarana dan praaarana dukungan penguatan legalisasi hukum mengenai asset yang masih buram.(10/8)

Justru bukan untuk menyudutkan pamong dibawah dalam penanganan asset terbelangkalai sudah mampu menggiring sesuai dengan tahapan serta fase administrasi kepada pihak penyerobot kepemilikan asset DKI.

Lahan Hutan Kota Cempaka Putih di Tata

Walikota Jakarta Pusat Bayu Meghantara bersama SKPD terkait Camat Lurah atas nama Pemerintah DKI melakukan kerja bhakti massal terhadap lahan seluas 7.000 M2 yang sejak 2010 kawasan Hutan Kota tersebut dibarkan.

Pasalnya Hutan Kota yang berdampingan dengan hunian apartemen Grand Paamuka menjadi sangat strategis dalam membangun kawasan kota yang indah seperti di luar negeri, pungkas Bayu Meghantara.

Dirinya kini akan melakukan penataan kawasan seiring tahapan keterbatasan sarana prasarana untuk membangun dijadikan kawasan milik publik.

Kata Bayu, dirinya telah perintahkan Sudin Kehutanan dan Pemakaman untuk menanam pohon warna warni selian tiang pancang dan kawasan jalan setapak bisa menjadikan estetika dengan cinnesitas pendestrian trotoar jalan Ahmad Yani.

Manfaat lahan itu sungguh sangat bermanfaat jika nanti tertata dan menjadikan salah satu view paru – paru kota selain bisa menyerap tingkat polusi jalan yang super padat.

Pokoknya orang tak lagi kesal dengan kemacetan yang ada minimal bisa terhibur dengan view hutan kota terlihat dari jalan protokol selain pendestrian dengan lampu – lampu serta tempat duduk bagi publik sekaligus bisa berswafoto, papar Bayu.

nanorame