Back

Media Terpercaya

Problematika Tata Kelola Sampah Berbasis Masyarakat Perlu Dorongan Pemprov DKI

Jakarta, sketsindonews – Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda nomor: 3 tahun 2013 Tentang pengelolaan sampah pelaksanaan Pergub 107 Tahun 2019 pilah sampah oleh peran partisipasi masyraakat menyisahkan berbagai kendala sehingga sosialisasi aturan ini perlu secara berkala dilakukan pihak pemerintah.

Dalam pertemuan sosialisasi di GOR MDS yang dihadiri para warga RT/RW se – Kecamatan Sawah Besar, aktivis lingkungnan, Anggota DPRD Fraksi PSI Komisi E Idris Achmad, Camat Sawah Besar Prasetyo Kurniawan, Lurah MDS Agatha, para Anggota Dewan Kota menyisahkan beberapa catatan dalam kandungan program pengurangan sampah dari sumber lingkungan rumah tinggal.

Menurut Ghurabillah sebagai pembicara dari samtama (sampah tanggung bersama) menuturkan, edukasi Tentang pengurangan sampah akan menjadi keniscayaan jika tak dilakukan gerakan dari peran inisiasi warga tokoh masyarakat untuk menjadi contoh pengurangan sampah dari titik sumber.

“Karena problematika ini harus dimulai oleh warga sendiri, sementara Dinas, Sudin LH untuk mendukung sarana prasarana secara tekhnis. Mengoptimalkan warga perlu juga pembiyaan sehingga pemahaman ini perlu secara kontinyu dilakukan pemerintah tanpa setengah – setengah,” katanya, Kamis (20/02/20).

Selain itu, dia juga megajak peran swasta dalam perusahaan penyumbang limbah sampah untuk berkontribusi terhadap upaya – upaya simpul – simpul terbentuknya pilah sampah percontohan agar menjadi roll model titik keberhasilan.

Dalam dialog dengan warga ternyata muncul persoalan petugas sampah lingkungan (RKSM) dikelola oleh lingkungan. “Untuk kiranya pemerintah DKI Jakarta memperhatikan tingkat minimalnya honor pekerjaan para petugas yang mengambil sampah dimasyarakat,” ujar Kelik Pramono (43) warga MDS.

“Keterkaitan perlu kami tanyakan karena mereka juga perlu kesetaraan seperti petugas sampah lainnya yang selama ini terakomodir oleh pemprov DKI terlebih ada Anggota Komisi E yang menjadi bidangnya,” kata Kelik.

Begitu pula kata Siswanto (38) warga Karang Anyar meminta agar DPRD DKI mendorong dan mrngusulkan kesejahteraan petugas Regu Kebersihan Swadaya Masyarakat (RKSM) di lingkungan RW hingga saat ini belum tersentuh oleh Pemprov DKI Jakarta.

Tanggapan Komisi E

Anggota Fraksi PSI, Idris Ahmad Komisi E ketika di konfrotir ihwal RKSM menyatakan bahwa saat ini banyak problematika terkait pengurangan sampah warga maupun partisipasi aktif bahkan petugas pilah sampah.

“Ada beberapa formulasi mengenai hal ini karena memang pihak DPRD belum bisa mengetahui secara detail terkait pendapatan retribusi pengelolaan sampah apakah sebanding dengan operasional,” ungkapnya.

Varian pengelolaan sampah oleh masyarakat itu kan berbeda itu kan diserahkan warga langsung sesuai dengan demografi wilayah, ada lingkungan yang pendapat iuran sampah cukup besar namun sebaliknya ada juga daerah perkampungan tak sepadan bagi petugas RKSM.

“Mungkin formulasi ini bisa saja diambil alih pemerintah seperti PPSU dibawah Lurah, tapi ini retribusi harus sepenuhnya diambil pemerintah dimana retibusi warga langsung ke Bank DKI,” tukasnya

Hal kedua, lanjutnya dengan model opsi lain dengan subsidi tapi ini harus ada pemetaan oleh pemerintah bersama DPRD dalam mengatur sistem terkait RKSM serta petugas pilah sampah sehingga perhitungan ini jelas pendapatan asli sampah selama ini buram dari sektor mana saja.

“Kita akui semua ini masih perlu kita perbaiki didalam pemdapatan pengelolaan sampah dalam membangun tujuan perda sampah, pergub 107 sebagai mata rantai bagi sektor non formal kesejahteraan warga,” tutupnya.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.