Home / Apa Kata Mereka / Program Biduk, Kelompok Radikal dan Peran RT RW di Wilayah

Program Biduk, Kelompok Radikal dan Peran RT RW di Wilayah

Jakarta, sketsindonews – Peran Biduk (Bina Kependudukan) yang di lakukakan Pemprov DKI Jakarta  secara administratif merupakan pendataan mobilisasi warga untuk dapat tercatat sscara baik mutasi, keberadaan warga secara sah tinggal di DKI Jakarta untuk tercatat.

Efektifkah Biduk dalam antisipasi mobilisasi warga, apalagi terkait beberapa di temukan kasus teror bom yang ada dimasyarakat yang keberadaannya penduduk yang tinggal kebanyakan kontrak atau sewa yang luput dari perhatian lingkup wilayah.

Menurut Andrew Parengkuan , program biduk secara administrasi menjadi filter, namun dalam segi pengawasan tentang orang tak ada menjadi perhatian, wajar saja kalo kecolongan karena itu bukan ranah biduk, tukasnya.

Andrew yang juga Ketua Forum Merawat Kebangsaan DKI Jakarta, menyoal hal ini sebenarnya di ketenukan aksi teror dan penggeledahan oleh Densus 88 karena tidak di imbangi oleh peran RT – RW untuk secara teliti untuk dicurigai.(10/7)

Bisa di bayangkan kasus penggeledahan di Harapan Mulia Kemayoran, dimana dirumah pelaku diketemukan berupa berapa mortir, granat aktif bahkan 60 busur yang siap pakai, artinya bisa saja ada agenda yang dekat untuk di lakukan aksi teror.

Persiapan Venue Atlethes Villages di Kemayoran menjadi sangat strategis, selain tahun ini menjadi rangkaian tahun politik, ini pun bisa menjadi sasaran, kalo melihat dari kasus ini.

Lanjut Andrew, warga RT – RW mempunyai hak untuk memeriksa bahkan memanggil para pebisnis rumah kontrakan dan kost untuk secara teliti melaporkan hal yang tetkait warga pindah serta mutasi warga kontrakan secara rutin.

Pasalnya banyak pemilik kost dan kontrak enggan melaporkan hal ini, karena mereka juga tahu jika pemilik kost dan kontrakan akan di kenakan pajak yang selama ini sangat di hindari oleh para pebisnis rumah kost, jelasnya.

Sementara deteksi dini yang ada di masyarakat hanya lebih banyak pada tugas ceremonial yang di tampilkan bukan pada konteks bagaimana “ada asap pasti di situ akan meletup api” dalam melaksanakan tugas yang ada di masyarakat.

Aturan rumah kost atau apartemen ini yang seharusnya membuat keluasan serta aturan bagi pemeriksaan rutin yang dilaksanakan pemerintah secara terbuka, Ini kadang pemilik kost kontrakan, RT RW juga tidak teliti bahkan menutupi dari identitas mobilisasi warga yang ada.

Padahal bicara kelompok radikal yang ada masuk lingkungan mempunyai sifat tertutup bahkan tidak ingin kenal dengan warga bahkan bisa saja berbaur tapi tidak terbuka, kata Andrew.

Mempersempit ruang gerak paham radikal adalah dengan pengawasan apapun pemeriksaan jika tidak proaktif warga mendata baik pemilik kost dan kontrakan serta RT RW maka hal antisipasi gerakan radikal sulit di persempit, pungkas Andrew.

reporter : inong

Check Also

Kisruh : Dinas UMKM DKI Hambat Kemajuan Kosti Jaya

Jakarta, sketsindonews – Manajemen perusahaan angkutan taksi Kosti Jaya merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil …

Watch Dragon ball super