Back

Media Terpercaya

Protes Pedagang Lokbin Galur: Mulai Dinas UMKM, DPRD DKI, Kini Muncul Merubah Peruntukan Kios di Biarkan

Jakarta, sketsindonews – Lokbin Abdul Gani Galur Kecamatan Johar Baru terus menuai masalah mulai protes dari pedagang yang didelet, molornya pembangunan lokbin hingga peruntukan lokasi (kios).

Dimana lokasi belum ditempati para pedagang, sudah dilakukan perubahan peruntukan fisik lokasi tempat oleh pembuat aturan pihak Sudin UMKM Kota Jakarta Pusat yang membiarkan.

Protes pedagang atas kebijakan pihak terkait saat ini juga dilakukan dengan membuat surat ke Fraksi Golkar pada 6 Juni 2020, selanjutanya Ketua Fraksi Basri Baco akan meminta data selain dengar pendapat keluhan para pedagang lokbin Galur.

“Adu data saja nanti,” ujar seorang sumber bernama Basri Baco, Jumat (3/7/20). “Apa masalahnya hingga kasus ini terus membuat ketidak puasan para pedagang lokbin yang tersingkirkan,” ucapny

“Ketidak puasan sudah tertuang dalam lampiran surat suara rakyat para pedagang lokal, nanti kita susuri dari semua pihak,” lanjutnya.

Sementara Arif Budiman penggiat sosial menyatakan, ada 5 hal masalah terhadap para pihak pimpinan UMKM yang menyebabkan hingga saat ini Lokbin Galur terus tidak kondusif.

Pertama, aturan main atau Pergub tidak tranparansi dalam sosialisasi dimana para pedagang menjadi protes karena tidak ada dialog secara baik mengambil solusi persoalan.

Kedua, data dari pihak Satpel UMKM Kecamatan itu hanya berpatokan pada ‘like in dislike” orang tertentu, walaupun pedagang lokal “delet’ saja, padahal mereka pedagang lama sudah puluhan tahun berdagang dan memiliki surat walaupun ada tunggakan tanpa kompromi diputuskan tanpa musyawawah oleh pihak Satpel UMKM.

Ketiga, secara logika quota yang dibangun revitalisasi molor tersebut bisa mencukupi bagi masuknya pedagang luar pun jika Lokbin tidak melakukan pemanfaatan dimana beredar kios di tawarkan (dijual) hingga puluhan juta rupiah bagi pedagang yang siap menempati.

“Buat apa ada revitalisasi jika masih saja nantinya ada pedagang di jalan serta depan Lokbin galur, akibat mereka terpinggirkan oleh kebijakan hanya karena kekakuan aturan serta pungli kios,” ujarnya.

Ini nantinya tetap saja Satpol PP menjadi pekerjaan rumah lagi untuk menertibkan kawasan pedagang terpinggirkan hanya karena kepentingan instan alias tidak melihat dampak sosial selain problem baru akan muncul disaat ekonomi rakyat terbelengu oleh Covid – 19.

Lanjut Arif, wajar saja jika pedagang protes ke Fraksi Golkar DPRD karena langkah pejabat setempat tidak peka (sciences of crisis) kondisi pandemi saat ini untuk mengambil langkah dialog secara terbuka dan tranparansi.

Kini Lokbin Galur dengan kondisi carut marut telah melanggar aturan lagi atas aturan yang dibuat dengan tidak membangun merubah atas fisik, justru kini pedagang yang sudah dipastikan masuk Lokbin dibiarkan membangun fisik lokasi (kios), “aneh tapi lucu”, padahal aturan itu jelas UMKM yang membuat.

“Pedagang itu bukan bodoh oleh sebuah aturan jika optimalisasi pendekatan pihak pejabat terkait Satpel UMKM dapat melakukan tidak sepihak memutuskan sebuah persoalan terlebih mereka adalah warga lokal sendiri bukan pedagang diluar DKI Jakarta,” tutur Arif.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.