Home / Artikel / PSU di TPS 19 Kebon Pala Pelanggaran C6

PSU di TPS 19 Kebon Pala Pelanggaran C6

Jakarta, sketsindonews – Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 19 Kelurahan Kebon Pala Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur di laksanakan hari ini sesuai dengan rekomendasi KPU Kota Jakarta Timur.

Dalam kaitan ini Komisioner Panwaskota Jakarta Timur Marhadi saat ditemui sketsindonews.com mengatakan, PSU di TPS 19 Kebon Pala dengan DPT berjumlah 661 pemilih yang tertera.

Awalnya, kata Marhadi. Proses PSU terjadi karena adanya temuan oleh petugas pengawas lapangan yang di tindak lanjuti oleh panwas kota Jakarta Timur, pungkasnya.(22-04-2017)

Dalam pemungutan suara awal tanggal 19 April 2017, hasil penghitungan suara paslon 2 Ahok – Djarot mendapat suara 202 sementara paslon 3 Anis – Sandi 349 suara.

Kasus ini persoalan formulir C6, dimana seorang perempuan memilih menggunakan C6 ibunya, dan seorang yang satu lagi menggunakan C6 tantenya, padahal keduanya tak mempunyai hak pilih di TPS tersebut.

Setelah di verifikasi mereka ternyata satu KTP Jawa Barat, dan yang satu ber KTP Cilandak.

Kami lakukan surat rekomendasi ke KPUD DKI dengan tembusan Bawaslu DKI untuk di lakukan PSU, terang Marhadi.

“Dalam kasus ini pihak panwas kota Jakarta Timur masih menyelusuri terkait unsur pidana pemilu dari temuan itu.”

Harapannnya kedepannya kata Marhadi, dengan berbagai kasus penggunaan hak suara hak orang lain sudah jelas tidak diperbolehkan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu.

Walaupun satu sisi hal itu dianggap baik, suaranya untuk tak hilang, namun seharusnya hal yang belum diketahui bertanya dulu kepada pihak penyelenggara.

Ini jelas tak boleh, dan merupakan pelanggaran pemilu. Untuk antisipasinya petugas KPPS 4,5 yang bertugas diusahkan orang benar dan mengetahui warganya yang ingin datang berpartisipasi aktif berdemokrasi.

Menurut Marhadi, pihak kpps bisa menganulir dan mengantisipasi lebih awal dari indikasi kecurangan pelanggaran pemilu saat itu.

Kami juga menyarankan kepada pihak KPU untuk kedepannya didalam lembaran C6 harus ditulis larangan, bahwa C6 ini tidak boleh diwakilkan oleh siapapun untuk di cetak, yakni tidak boleh diwakilkan, tidak boleh digandakan serta tidak boleh digunakan 2 kali dalam memilih, tegas Marhadi.

Sementara pantauan sketsindonews.com di lapangan dalam PSU di Kebun Kelapa hadir Ketua Bawaslu DKI Mima Susanti, KPUD Tingkat Kota serta para aparat dan pemerintah tingkat kota Jakarta Timur dalam memonitor pemilihan ulang suara di TPS 19.

reporter : nanorame

Check Also

Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah memprediksi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan …

Watch Dragon ball super