Home / Berita / Putusan Kasus Pil PCC Rendah, Masyarakat Bisa Gugat Perdata
Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Dok. sketsindonews.com)

Putusan Kasus Pil PCC Rendah, Masyarakat Bisa Gugat Perdata

Jakarta, sketsindonews – Praktisi Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Rakyat, Riesqi Rahmadiansyah tanggapi rendahnya putusan kasus Pil Paracetamol, Cafein, dan Carisoprodol (PCC) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) dengan nomor perkara No 52/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.

Menurutnya terjadi kegamangan, terkait apakah PCC termasuk dalam jenis narkotika.

“Menurut BNN dalam satu berita yang diterbitkan, melalui wartakota, Irjen Pol Arman Depari menyatakan memang pil tersebut bukan bagian dari golongan narkotika, tetapi hal tersebut sudah di atur dalam pasal 197 Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,” terangnya melalui pesan WhatsApp, selasa (15/5).

Untuk itu, ketika tuntutan jaksa 15 tahun, dan bukti-bukti persidangan sudah cukup, tetapi hakim menjatuhkan setengah dari tuntutan, menurutnya terjadi keraguan-raguan dalam memutus.

“Lebih baik dari pada memutus 2 tahun, mengapa tidak membebaskan saja, jika terjadi keraguan,” ujarnya.

Dia menambahkan, “Sehingga dapat kami sarankan, Jaksa melakukan upaya banding sehingga dalam Judex Facti dan Judex Jurish di Pengadilan Tinggi, majelis hakim dapat memutuskan dengan hukuman lebih tinggi, dan saya rasa, BPOM perlu turun memantau kasus tersebut.”

Lebih jauh dia menyarankan agar masyarakat juga bisa melakukan gugatan perdata, terkait kerugian yang ditimbulkan karena kasus.

“Kami meyakani banyak yang telah menjadi korban dan kami siap mengadvokasi korban-korban kasus penyebaran pil PCC yang dilakukan para terdakwa, sehingga mendapatkan keadilan bagi korban, baik secara pidana maupun keperdataan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Majelis Hakim, Syafruddin Ainor Rafiek mengatakan bahwa tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlalu tinggi, karena menurutnya sesuai fakta dipersidangan, terdakwa sebagai penjual bahan.

“Itu sebetulnya tuntutannya terlalu tinggi. sebetulnya si terdakwa fakta dipersidangan sebagai penjual bahan ke Agung Subagia yang cetak, lalu dikirim bahan saksi Adidarma yg mengantarkan dari Bandung ke Purwokerto dan bahan tidak diketahui yg dijual makanya Wil Wendra beli ke Wijaya uang diserahkan ke Leni,” jelasnya singkat.

Sebagai informasi sebelumnya, polisi membongkar peredaran pil PCC di Rawamangun, Jakarta Timur dan berhasil mengamankan 19.000 butir pil PCC serta empat orang yang diduga terkait, yakni Budi Purnomo, Leni Kusmiati, Will Yendra dan Muhammad Aqil Siraj.

Polisi juga mengamankan satu unit mobil Pajero dan Avanza, uang tunai Rp.450 juta, buku tabungan atas nama FR (anak Budi Purnomo), buku tabungan Budi Purnomo dan Leni, empat ton bahan baku, dua unit truk, 171 ribu pil PCC, 1,2 juta butir pil Zenith, 35 ribu butir pil carnophen, 100 ribu butir pil dexomethorpan, serta mesin produksi obat PCC.

Para terdakwa dijerat Pasal 197 subsider Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. Untuk Budi, penegak hukum turut mendakwa dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp.10 miliar.

Untuk itu, dalam persidangan sebelumnya, JPU, Felly Kasdi menuntut terdakwa Budi Purnomo dengan tuntutan selama 15 tahun Penjara, Leni Kusmiati di tuntut 10 tahun penjara, Will Yendra di tuntut 12 tahun penjara dan Muhammad aqil di tuntut 12 tahun penjara.

Namun, dalam amar putusan Majelis hakim, selasa (15/5) menyatakan, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Hal tersebut tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Dengan ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Purnomo dengan penjara selama 3 tahun dan denda Rp.500 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Sedangkan untuk para terdakwa Leni kusniwati, Muhammad Aqil Siradj dan Wil Yendra Majelis Hakim memutuskan masing-masing mereka dengan 2 tahun penjara, dan denda Rp500 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah, adanya kasus serupa yang sama di Surabaya atas nama terdakwa Hariyanto Wilopo dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 133 K/PID.SUS/2015 dengan pidana penjara 5 bulan dan denda Rp.50 juta atau subsider 1 bulan penjara.

Dan putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 104/pid.B/2015/PN.Pgp atas nama terdakwa Magrizan, S,Si, APT dengan pidana penjara selama 4 bulan dan denda Rp.3 juta atau subsider 1 bulan penjara. Serta print out perkara di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas nama terdakwa Martin, pemilik 12 ton bahan Pil PCC dituntut 4 tahun penjara dengan denda Rp.1 miliar dan diputus 2 tahun dan 6 bulan.

Menanggapi putusan untuk keempat terdakwa tersebut, JPU, Felly Kasdi menyatakan Banding, karena menurutnya kesimpulan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

“Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana surat tuntutan kami,” tegasnya.

(Eky)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super