Rakor Kecamatan Sawah Besar Bahas Pelayanan PTSP Kelurahan Kartini

Jakarta, sketsindonews – Rapat Kordinasi (rakor) pemerintah Kecamatan Sawah Besar bersama para Ketua RW Kelurahan Kartini dalam rangka pembahasan wilayah serta menyikapi kondisi aktual terhadap lingkungan berlangsung di ruang rapat Kantor Kecamatan, Sabtu malam (9/11/19).

Rapat yang dipimpin langsung Camat Camat Sawah Besar Prasetyo Kurniawan tersebut juga dihadiri Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Dede Sulaiman, Kasatpol PP Sugiarso.

Sekretaris Forum RT-RW sekaligus Ketua RW 03 Herry Siswadi mengatakan, dalam pertemuan rapat kordinasi banyak hal yang dibahas terkait mengenai penataan lingkungan, pelayanan publik dimana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) harus memberikan kepuasan publik.

Herry mengatakan bahwa menurut warga, selama ini layanan publik masih menjadi kendala, dimana masih ditemui keterlambatan surat karena harus menunggu tanda tangan pejabat berwenang.

“Penjelasan terkait surat tidak sepenuhnya pihak layanan publik mengarahkan secara sistematis dari berbagai syarat kekurangan surat, sehingga menimbulkan persepsi di warga menjadi terkesan berbelit dalam aturan,” paparnya kepada sketsindonews.com, Minggu (10/11/19).

Menurutnya hal tersebut harus diperbaiki, sehingga warga tidak lagi bolak balik dalam mengurus surat kebutuhan administratif.

“Pembahasan rakor tadi malam juga menyinggung soal Lurah Kartini untuk lebih banyak berkoordinasi dan turun kewilayah dalam menanggapi persoalan komunikasi serta untuk kerap mengunjungi silaturahim dengan para RT-RW di Kelurahan,” tandas Herry.

Salah satu sumber yang mewakili PTSP mengatakan bahwa selama ini pihaknya sudah gencar melakukan program jemput bola layanan publik di masing-masing wilayah termasuk di setiap kelurahan dengan harapan pihak warga bisa secara langsung konsultatif dan bertemu petugas.

“Kami telah berusaha meyakinkan sesuai aturan dan berusaha bagaimana persoalan publik untuk dapat dilayani secara baik kaitan dengan layanan publik mengenai administratif. Kalaupun ada sesuatu hal perbedaan pandangan, itu karena sebuah aturan yang harus pula kami jalankan sesuai dengan fungsi kami,” ujar sumber yang tidak ingin mengungkapkan identitasnya ini.

Di lain pihak Camat Sawah Besar Prasetyo Kurniawan dalam hal ini menanggapi, pihaknya Dalam kordinasi tentunya membahas secara general kewilayahan, dimana secara demografi wilayah Kartini juga merupakan pemukiman penduduk yang padat agar tetap kondusif.

“Tentunya pemerintah meminta masukan selain pula menangani berbagai isu dan perkembangan dengan keterkaitan warga serta keamanan lingkungan untuk diantisipasi secara kondusif,” tandasnya.

(Nanorame)