Home / Artikel / Ray Rangkuti, Bawaslu Harus Berani Sengketakan Dana Kampanye Kandidat

Ray Rangkuti, Bawaslu Harus Berani Sengketakan Dana Kampanye Kandidat

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan, bahwa tingkat sengketa pemilukada secara Nasional dalam pelanggaran pemilu sudah jarang terjadi diketemukan secara administratif.

Bawaslu tidak lagi direpotkan pada substansi ini dalam sengketa pemilu seperti kasus dukungan ganda di Purwarkarta, dan kasus di Makasar merupakan indikasi baru yang berkembang, walaupun hasil bawaslu di tolak oleh KPU. Ini disampaikan Ray di Hotel Aryaduta dalam Rakernis Bawaslu DKI Jakarta. (5/7)

Dari hasil pemilukada serentak secara umum tidak adanya muncul yang selama ini ditakutkan seperti di DKI Jakarta, artinya tetap ada isu sara namun tidak heboh karena dukungan calon oleh partai politik kepada kandidat belang belentong.

Mengenai isu sara di pileg pilpres 2019 prediksi Ray, tensi itu tetap ada dan sulit untuk dihilangkan selain pula menjadikan momok karena belum ada parameter atau definisi sara yang secara pasti menjadi bentuk pelanggaran pemilu sehingga saat ini pun menjadi kegamangan bawaslu dalam. menangani kasus sara.

Dalam catatan secara Nasional terkait money politik trend politik uang dari jumlah pemilih yang terima 90 % masih di mainkan oleh para kandidat.

Selain pula masyarakat menerima efek tersebut tetap banyak, namun dalam pilihan politik hanya 30% yang menerima, secara nurani memilih hal yang benar untuk memilih kandidat secara baik.

Tend money politik itu nantinya akan di tinggalkan oleh para pemilih terkecuali yang sulit dalam mendatang tantangan bawaslu adalah mengenai dana kampanye yang paling berahaya adalah money politik yang di terima kandidat dari mana uang itu seharusnya bawaslu secata integrated norma hukum dalam melakukan sengketa dengan lembaga Yudikatif dan institusi lain.

Sambung Ray, dalam pilpres nanti isu sara, objektif sengketa yang dimainkan oleh para kandidat dalam. proses PTUN , yang akhirnya mendiskualifikasi lawan karena pada proses ini bukan putusan bawaslu yang menjadi dasar melainkan putusan KPU.

Bagaimana bawaslu menjadi sesuatu hal yang baru kata Ray bawaslu harus berani mengambil hal yang baru untuk di jadikan sebuah sengketa yang tidak dalam aturan perundangan pemilu.

Pertama, bolehkah PTUN menerima sengketa pemilu yang tidak pernah di tangani oleh bawaslu.

Kedua, bolehkan PTUN menerima objek yang sama dalam sengketa saat bawaslu menangani sengketa pemilu.

Ketiga, sesuai UU pemilu dimana sesuai aturan sengketa pemilu lima hari setelah ada putusan dari bawaslu PTUN melakukan sengketa pemilu.

Hal lain sambung Ray, bawaslu juga sudah mengkap nantinya indikasi kecurangan pileg di tingkat kecamatan dan parpol terkait nomor urut caleg yang berubah, dimana parpol sudah putuskan di internal namun di tingkat KPU berubah, kasus ini bawaslu juga sudah harus di sengketakan, jelas Ray.

reporter : nanorame

Check Also

Anies Baswedan Akan Tinjau Kampung Warna Warni, Sekaligus Penandatangan Kerjasama Pemrov DKI Dengan Dulux Paint

Jakarta, sketsindonews – Persiapan kampung dalam ramgka sukses Asian Games terus di lakukan 2 Kelurahan …

Watch Dragon ball super