Home / Artikel / Rekomendasi PPKK Banci Terhadap Pelayanan Publik Warga Kebon Kosong, Fraksi Nasdem Desak Gubermur DKI Jakarta

Rekomendasi PPKK Banci Terhadap Pelayanan Publik Warga Kebon Kosong, Fraksi Nasdem Desak Gubermur DKI Jakarta

Jakarta, sketsindonews – Warga Kelurahan Kebon Kosong kini terus menanti terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait keseimbangan pembangunan infrastruktur serta air bersih yang selama ini terabaikan.

Wilayah yang terbagi menjadi 2 bagian ini bukan hanya kawasan Ex Bandar Kemayoran yang kini menjadi pengelolaan Sekertaris Negara atau Pusat Pengelola Komplek Kemayoran (PPKK), namun juga warga yang bukan komplek tersebut.

Alhasil, sejak puluhan tahun dampak itu terus terguras oleh efek pembangunan yang tak ternikmati hingga saat ini. Padahal rekomendasi yang dikeluarkan PPKK yang belum lama ini dianggap banci (sumir) sehingga Pemprov DKI juga tak berani dalam melakukan penataan wilayah lingkungan warga.

Padahal dalam pandangan Fraksi DPRD Partai Nasdem Bestari Barus sekaligus anggota Badan Anggraran kepada Gubernur – Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandi telah menyampaikan perihal ini secara tegas.

Kata Barus, hal yang perlu juga menjadi perhatian Gubernur dan Wakil Gubermur DKI terpilih saat ini adalah masalah pelayanan publik, Fraksi Nasdem menyoroti secara serius kasus yang dialami warga Kelurahan Kebon Kosong Kota Jakarta Pusat yang menyayat hati dan memprihatinkan yang terjadi dimasyarakat, ujarnya.

Masyarakat disana sangat mendendam rasa dan cemburu terhadap masyarakat lainnya karena telah menanti 32 tahun untuk menantikan pelayanan sambungan air bersih dari PAM Jaya.

Hingga hari ini tidak kunjung tunai, sementara masyarakat di Kelurahan Kebon Kosong tidak menginginkan kebutuhan air bersih secara gratis, tapi mereka juga ingin membayar dan mampu seperti warga lainnya.

Apakah tidak cukup bagi Pemprov DKI Jakarta menarik pajak dan bangunan. Pajak kendaraan bermotor dan retribusi lainnya selama 32 tahun tanpa diiringi pembangunan lain seperti air bersih, sungguh miris sekali, ujar Barus.

Sementara Aktivis Lingkungan Hidup Joko Sardjono dengan tegas menyatakan, kami bersama atas nama paguyuban RT/RW Kelurahan Kebon telah berupaya dengan meminta dan menyurati Dinas Tekhnis terkait baik itu Bina Marga Pemprov DKI, Dinas Tata Air serta pihak Sekneg RI dalam memberikan persoalan warga, ujarnya. (5/12)

Kami Paguyuban RT RW juga meminta kepada Komisi II DPR RI bidang Pertanahan dalam menyelesaikan problem warga Kebon Kosong yang tak pernah ternikmati.

Dirinya pun berharap Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera menyelesaikan dan mengajak PPKK (Sekneg) dapat melakukan peubahan atas rekomendasi yang tak banci sehingga Pemprov DKI atau Dinas terkait dalam pelaksanaan penataan infrastruktur tidak menyalahi aturan atau menjadi persalahan dikemudian hari, papar Joko.

repoter : nanorame

 

 

 

Check Also

Harkitnas Ke-110, Indonesia Menuju Era Ke-Emasan

Malang, sketsindonews – Bertempat di Stadion Dirgantara Lanud Abd Saleh dilaksanakan upacara bendera dalam rangka …

Watch Dragon ball super