Jakarta, sketsindonews – Relawan Anies – Sandi hingga saat ini terus mendesak Gubernur Anies Baswedan dalam rotasi, kutasi dan promosi agar mereka para loyalis Ahoker untuk di – non jobkan alias di bredel habis.
Hal ini di sampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga . Menurutnya, dari 29 pejabat yang dicopot hari itu, 80% di antaranya adalah Ahokers,”
Ia menjelaskan mengapa ia menyarankan begitu, yakni karena para loyalis Ahok itu merupakan orang-orang yang seperti sudah dicuci otaknya, sehingga memiliki kelakuan tak jauh berbeda dengan Ahok, geram Rico.
“Saya tidak tahu apakah mereka bisa diluruskan kembali atau tidak, tapi adanya informasi bahwa di antara mereka masih ada yang sering berkomunikasi dengan Ahok, arwtinya menunjukkan bahwa terlalu berisiko jika para Ahokers ini tetap diberi jabatan,” katanya.
Aktivis senior ini pun mengingatkan bahwa Gubernur Anies Baswedan sendiri pernah mengatakan bahwa Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok-Djarot banyak masalah.
“Dan para pejabat loyalis Ahok itu merupakan bagian dari masalah tersebut,” tegas Rico.
Mantan Presidium Relawan Anies-Sandi (PRASS) saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ini bahkan meminta kepada Inspektorat agar memeriksa para pejabat itu untuk mengetahui sejauh apa keterlibatan mereka dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era Ahok, karena kasus-kasus yang menyeret pria keturunan bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, seperti kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang merugikan Pemprov DKI Rp191 miliar, pembelian lahan Dinas Kelautan di Cengkareng yang merugikan Pemprov DKI Rp668 miliar, dan kasus reklamasi, tak mungkin dilakukan Ahok sendiri.
“Pejabat yang terkait dengan masalah perizinan pasti terlibat,” katanya.
Ia pun mendesak agar Inspektorat memeriksa Gamal Sinurat, Asisten Pembangunan yang pada Kamis (5/7/2018) lalu dilantik Gubernur Anies Baswedan menjadi Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman, karena saat Ahok membeli lahan RS Sumber Waras dan lahan Dinas Kelautan pada 2014-2015, Gamal menjabat sebagai kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata)/Pertanahan.
“Sebagai Kadis Citata, Gamal diduga terlibat karena seharusnya dia dapat mencegah Ahok melakukan pembelian-pembelian yang bermasalah itu, dan juga bisa mencegah terjadinya kasus reklamasi,” katanya.
Rico menilai, pemeriksaan terhadap Gamal sangat penting karena bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar pejabat mana saja yang terlibat. Sekaligus menjadi pelajaran bagi pejabat eselon II yang lain agar pejabat jangan hanya bersikap ABS (asal bapak senang) dan carmuk (cari muka), tapi juga mampu bersikap kritis jika menyadari ada yang tidak benar pada kebijakan pemimpinannya.
