Dari Taiwan, Relawan Jokowi Minta Dua Menteri Ini Diganti

Taiwan, sketsindonews – Sekretaris Bersama Koalisi Forum Relawan Jokowi (KoRP Jokowi) Taiwan mengatakan bahwa untuk mempercepat dan menuntaskan implementasi 9 (sembilan) Program Nawacita Presiden Joko Widodo dibutuhkan Menteri yang dapat bekerja cepat, Tepat dan terukur kinerjanya dibawah arahan Presiden.

“KoRP Jokowi Taiwan menegaskan, sebagai bagian dari anak bangsa yang bekerja dan tinggal di Luar Negeri, perlu memberikan dukungan, pertimbangan, saran, masukan agar bangsa Indonesia maju dan sejahtera dengan tetap menghormati Hak Prerogatif Presiden Jokowi untuk Mengangkat maupun Memberhentikan setiap Menteri sebagaimana yang diatur didalam UUD 1945,” ujar Sekretaris Jenderal KoRP Taiwan, Ocha Hidayatulloh, melalui siaran pers, Kamis (27/7).

Ocha menyebutkan, ada dua kementerian yang saat ini perlu mengalami perombakan yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Pendidikan.

Adapun pertimbangan yang diungkapkan adalah karena sektor Pertanahan yang belum menyentuh target penerapan lahan pertanian untuk petani dan sertifikasi lahan yang masih lambat.

“Tercermin dalam Pidato Presiden Jokowi saat membuka acara Forum Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu, 22 April 2017 mengungkapkan dari 126 juta lahan baru 46 juta selama ini yahg sudah disertifikasi. Artinya dibutuhkan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN yang dapat merespon cepat proses Serifikasi Lahan,” paparnya.

Dia menambahkan, “Kementerian Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN belum terlihat signifikan progres target 5 juta sertifikasi lahan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 yang ditargetkan Presiden Jokowi, sehingga disangsikan target pencapaian tersebut tercapai.”

Selanjutnya dia mengatakan, disamping target lahan untuk pertanian belum banyak terlihat dukungan penuh Kementerian Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN kepada Kementerian terkait dalam percepatan program mencetak lahan pertanian untuk Para Petani sebagaimana implementasi program Nawacita.

Sementara untuk sektor pendidikan, dipaparkan bahwa saat membuka rapat terbatas pada tanggal 5 Oktober 2016, Presiden Jokowi memberikan arahan yaitu anggaran pendidikan bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran diantaranya memperbaiki infrastruktur pendidikan yang saat ini masih jauh dari harapan.

Namun, menurutnya dengan anggaran 20% APBN, Kementerian Pendidikan belum juga menunjukan kemampuan memberikan inovasi secara efektif dan tepat sasaran slaah satunya dibidang infrastruktur pendidikan untuk mengangkat kualitas pendidkan didaerah yang harusnya semakin baik.

“Di samping itu sektor Pendidikan dasar yang belum menyentuh fundamental nilai-nilai Kebangsaan, Kebhinnekaan yang berlandaskan Pancasila sehingga kelak dapat berpotensi konflik horisontal anak bangsa kedepan,” tandasnya.

(Eky)