Back

Media Terpercaya

Saatnya Pemprov DKI Ajak Operator Ojek Online dan Pemilik Gedung Atur Regulasi Kerumunan di Trotoar

Jakarta, sketsindonews – Problematika banyak para ojeker online saat ini sulit diatur bahkan berkerumun depan gedung hingga trotoar menjadi “shelter” dalam menunggu pesanan memerlukan adanya keputusan komprehensif menyelesaikan solusi antar pihak pemilik gedung, operator online dan pemerintah dengan regulasi kebijakan. Hal itu diungkapkan Plh Kasudin Dishub Kota Jakarta Pusat H. Syamsul Mirwan saat bincang, saat ditemui, Kamis (11/2/21).

Dia memberikan satu pemikiran agar pihak operator bersama pemilik gedung lakukan aplikasi sistem untuk bekerja sama menyelesaikan aplikasi IT menjadi satu mengatur penataan dari para ojeker mangkal.

Sistem IT diatur dalam sebuah aplikasi nantinya bisa menghasilkan satu kemitraan keduanya untuk memanfaatkan sistem, di mana para ojeker diberikan fasilitas (space shelter) oleh pemilik gedung parkir dengan gratis, namun pemesanan penumpang itu dalam aplikasi sudah terbayarkan parkir melalui aplikasi sehingga para ojeker bisa menghampiri pesanan.

“Agreement antara pengelola gedung tinggal membuat aturan main disertai aturan management sehingga gedung pun dapat pemasukan pendapatan dari sistem aplikasi,” jelasnya.

“Inilah langkah solutif sehingga Dishub DKI tak terus menerus melakukan operasi OCP secara phisik yang butuh personil dan sarana besar lakukan penegakan aturan,” jelas Syamsul menambahkan.

Kedua, ruang untuk parkir mobil setiap gedung juga dibatasi, serta parkir motor di perluas untuk menambah warga untuk beralih pada transportasi massal selama ini menjadi alternatif Pemprov DKI mengurangi kemacetan serta parkir liar di badan jalan.

Apa Kata Pengamat

Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna ketika disinggung wacana ini menuturkan, sesuai dengan menata aturan serta fungsi trotoar menjadi fungsi publik tentunya Pemprov DKI harus lakukan intervensi terhadap langkah-langkah kebijakan dalam membuat warga tertib.

Aplikasi menata para ojeker untuk bisa diatampung pengelola gedung tentunya harus menjamin segi keamanan, kenyamanan pada lingkup pengelolaan gedung tersebut.

“Pengelola gedung secara khusus tidak juga mau digangu para ojeker berada di depan gedung justru ini menjadi persoalan baru karena munculnya kerumunan yang merugikan pihak pengelola gedung,” ujarnya.

Wacana langkah kerja sama dalam menata trotoar untuk tidak menjadi tempat kumpul kerumunan bagi para pengais profesi ojeker, harus juga ditengahi oleh pemerintah disertai pemilik gedung untuk menyelesaikan duduk bareng membuat langkah kongkrit.

“Tanpa hadirnya pemerintah wacana ini hanya sebatas wacana kalo pihak operator juga harus patuh pada keputusan hasil apa yang menjadi kebijakan Pemprov DKI untuk membuat penataan regulasi fungsi trotoar serta menuntaskan parkir liar,” tutup Yayat.

(Nanorame)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.