Home / Artikel / Saling Lapor Kasus Tanah, Peran Petugas Berwajib Dipertanyakan

Saling Lapor Kasus Tanah, Peran Petugas Berwajib Dipertanyakan

Jakarta, sketsindonews – Ahli waris pemilik tanah 8000 M yang beralamat di Ujung Karawang RT 10/005 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur, Kaiman Bin H. Siar laporkan pemalsuan surat dan menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang di lakukan oleh Siti Bahriatin sebagai terlapor ke pihak kepolisian dengn nomor 07/K/1/2016/Rest.JT

Kuasa Hukum Pelapor, Patuan Angie Nainggolan, SH saat berada dilokasi, Kamis (19/4) menjelaskan bahwa kliennya melaporkan perkara tersebut pada tahun 2016 namun dari pihak polisi tidak ada tindak lanjutnya.

“Kenapa pada tahun 2018 ada laporan (dari pihak terlapor, red) langsung ditidak lanjuti, ada apa?,” tanyanya.

Patuan menjelaskan kronologis kejadian bahwa terlapor menjual tanah pelapor dengan memalsukan surat, dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik akte jual beli No.192, 1922, 1923 tahun 2006. Dengan nomor girik no.1659 tahun 2005. Lalu hal tersebut dilaporkan ke Polres Metropolitan Jakarta Timur.

Namun, hampir 1 tahun 6 perkara tersebut, kata Patuan tidak ditindak lanjuti, namun tiba-tiba ada pemberitahuan dari pihak kepolisian dengan nomor B/3469/IV/2018/Res.JT dengan prihal Pemberitahuan untuk Pengembalian Batas Bidang Tanah.

“Di sini pihak penyidik tidak profesional,” tegasnya.

Patuan mempertanyakan dasar dari pengembalian batas bidang tanah tersebut, karena menurutnya, perkara tersebut sedang dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor perkara perdata No.262/PDT.G/2017/PN. JAKTIM.

“Perkara ini masih proses di Pengadilan dan masuk ke agenda pembuktian, jadi atas dasar apa BPN dan Kepolisian melakukan pengembalian batas tanah? Ada apa?,” ujarnya.

Lebih jauh Patuan juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN ) Jaktim terkait surat permohonan meminta keterangan tentang SHM. 177/Bks/75 atas nama Moh.Rosoeis dengan luas 5060M2.

“Sebelumnya beralamat Bhayangkara Bekasi Jawa Barat (sebelum pemekaran) yang sekarang menjadi jln.Komarudin Ujung Karawang Rt/Rw 010/005 Kel. Pulo Gebang Kec.Cakung Jakarta Timur,” terang Patuan.

“Apakah Sertifikat yang di maksud terdaftar dan sesuai dengan buku tanah Pada saat peralihan dari Kabupaten Bekasi ke BPN Jakarta Timur, karena bnyak kejanggalan- lejanggalan pada sertifikat tersebut, Padahal tanah yang di maksud tersebut masuk dalam aplikasi Bekasi, Kenapa BPN larinya ke wilayah DKI Jakarta,” tandasnya.

Dilokasi yang sama, Kanit Harta dan Benda (Harda), Sutono menjelaskan bahwa keberadaan pihaknya dilokasi karena perintah tugas, untuk mengembalikan batas tanah di lokasi yang ditinjau dan didampingi BPN Jaktim.

“Sudah mendapat petunjuk dari Kasat bahwa hari ini pengembalian batas di tunda,” katanya.

Sementara perwakilan BPN, Jufri mengatakan bahwa pihaknya sebagai tim berdasarkan atas surat tugas yang diminta oleh BPN Jaktim.

“Untuk mendampingi kepolisian di lokasi,” singkatnya.

Sebagai penjelasan, diketahui bahwa pihak Siti sebelumnya dilaporkan oleh pihak Kaiman Bin H. Siar dan tidak di gubris oleh pihalk kepolisian.

Akan tetapi saat berbalik pihak Siti yang melaporkan, hanya dalam waktu beberapa bulan sudah ada respon dari pihak kepolisian dan hal ini yang menjadi pertanyaan pihak Kaiman Bin H. Siar.

(Eky)

Check Also

Luka Terus Menyala Discripsi Ramadhan

Sahur Hari Ketujuh Jakarta, sketsindonews – Sahur di hari 7 di bulan Ramadhan 1439 H …

Watch Dragon ball super