Home / Artikel / Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Sangat Sulit LHP DKI 2018 Dapat WTP Dari BPK

Jakarta, sketsindonews – Pengamat kebijakan publik Amir Hamzah memprediksi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta 2017 masih sama dengan opini pada 2014-2016, yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan DKI Jakarta atas laporan keuangan tersebut dikabarkan akan diserahkan Senin (28/5/2018) kepada Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

“Ya, saya prediksi masih WDP, karena ada beberapa hal yang menurut saya menjadi penyebab mengapa keinginan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno untuk mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), belum kesampaian tahun ini,” katanya di Jakarta kepada awak media. (25/5)

Amir menjelaskan, persoalan terbesarnya adalah bahwa Anies-Sandi baru mengelola APBD 2017 setelah dilantik pada 16 Oktober 2017, sehingga praktis mereka hanya  mengelola sekitar 20% dari APBD itu. Sisanya oleh Ahok dan Djarot.

Dan ini sangat mustahil WTP bisa diterima karena pemyerapan anggaran baru sekian bulan yang di jalankan pemerintahan Anies – Sandi.

Berdasarkan pengalaman pada APBD 2014, 2015 dan 2016 dimana muncul kasus pembelian lahan RS Sumber Waras yang merugikan keuangan Pemprov
191 miliar rupiah.

Begitu pula pembelian lahan Dinas Kelautan di Cengkareng yang merugikan keuangan Pemprov 668 miliar dan ditemukannya aset senilai 10 triliun yang tak jelas keberadaannya meski tercatat di Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD),  maka pada pengelolaan APBD 2017 di era Ahok-Djarot (Januari-16 Oktober) pun tidak mustahil ada temuan lagi.

“Karena itu kita tunggu hasil auditnya bagaimana,” imbuh Amir.

Hal lain yang membuat ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini merasa bahwa APBD 2017 mendapat opini WDP adalah karena temuan-temuan BPK dari APBD 2014-2016 yang direkomendasikan agar diselesaikan, termasuk kasus pembelian lahan RS. Sumber Waras, pembelian lahan milik Dinas Kelautan di Cengkareng, dan tak jelasnya keberadaan aset yang Rp.10 triliun itu, belum mampu dituntaskan.

“Bahkan saran BPK agar pembelian lahan RS Sumber Waras dibatalkan, juga masih belum mampu direalisasikan,” katanya.

Amir mengingatkan Anies-Sandi untuk berjuang di pengelolaan APBD 2018 jika serius ingin mendapatkan WTP, karena ini murni APBD mereka yang disusun berdasarkan visi misi dan program kerjanya harus tepat sesuai perencanaan.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super