Satpol PP DKI Bisa Menindak Pidana Parkir Sembarangan Pemilik Kendaraan

Jakarta, sketsindonews – Satpol PP sesuai Perda No 8 Tahun 2007 pasal 11 bisa melaksanakan tindakan para pelaku parkir sembarangan baik pelaku jukir parkir liar serta orang atau badan pemilik kendaraan yang parkir sembarangan.

Hal itu dinyatakan Kasatpol PP Kecamatan Sugiarso saat operasi Tim Terpadu penindakan bagi pelaku pemilik kendaraan di beberapa titik lokasi bersama pemerintah Kecamatan Sawah Besar Kota Jakarta Pusat.

Menurutnya, sesuai pasal 11 dimana setiap orang memarkir kendaarannya di tempat yang telah ditentukan, ini berlaku bagi jukir liar.

Selanjutnya pada pasal 2 setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan dan atau mengatur perpakiran tanpa ijin Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Saat ini pertama kali kami lakukan operasi bagi pemilik kendaraan untuk kita sidang dipengadilan negeri Jakarta Pusat, sehingga hal ini bisa berkolabirasi dengan Dishub setiap wilayah dalam melaksanakan penindakan dengan pasal yang berbeda, ucapnya.

Dalam sdang perdana pengendara yang memarkir tidak pada tempatnya alias daerah terlarang hari ini disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat berlangsung di lantai II Ruang Wirjono Prodjokodikiro III, Bungur Besar Raya, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan persidangan yang diketuai oleh Hakim Tunggal, Tuty H. SH, MH, tadi pagi, (11/10)

Hasil Operasi Sidang Perdana

Total jumlah pelanggar Peraturan Daerah (Perda) nomor: 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) ada sebanyak 83 pelanggar yang di BAP.

Adapun 83 pelanggar tersebut terdiri dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan satu pengendara yang parkir di tempat terlarang dan satu pedagang berjualan didalam mobil.

“Pelanggar yang hadir dalam persidangan ada 64 pelanggar dan yang tidak hadir 19 pelanggar. 1 pelanggar parkir tidak pada tempatnya di kawasan Jalan Siliwangi, Andri (49) dipidana denda 300.000 subsider kurungan 10 hari dengan biaya perkara Rp. 2.000, pelanggaran itu sesuai pasal 11 Perda 8 tahun 2007,” jelas Sugiarso.

Sugiarso menambahkan, dari hasil persidangan tersebut total biaya denda dan ongkos perkara yang terkumpul sebesar Rp. 12.900.000 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) langsung diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk disetorkan ke Kas Negara.

nanorame