Home / Artikel / Sederet Masalah Dinas LH DKI Jakarta, Gubernur Anies Perlu Cermati Pengelolaan Persampahan DKI

Sederet Masalah Dinas LH DKI Jakarta, Gubernur Anies Perlu Cermati Pengelolaan Persampahan DKI

Jakarta, sketsindonewe – Rangkauan pesoalan dan sederet masalah persampahan DKI tak luput dari carut marutnya management pengelolaan sampah yang tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Hal inilah berpotensi terjadinya penyimpangan. Sehingga dalam pelaksanaan program sarat tindak pidana korupsi menjadi peluang dalam tata kelola di Dinas LH DKI Jakarta

“Persoalan yang sudah bertahun-tahun terjadi di Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah. (24/10).

Hal ini makin parah setelah Dinas Dinas Kebersihan dilikudasi menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut Amir, pengelolaan sampah di ibukota tidak berpedoman dengan Perda 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

“Ini yang harus dicermati Gubernur Anies Baswedan, sehingga tidak mudah terkecoh konflik dengan Pemkot Bekasi,” ujar Amir.

Untuk itulah, terlepas dari upaya untuk merekonstruksi perjanjian dengan Pemkot Bekasi, maka Anies sebaiknya juga meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Isnawa Adjie terkait beberapa program yang dikerjakan sejak 2016 yang terindikasi ada tindakan korupsi di dalamnya.

Ini lah catatan terkait di Dinas LH DKI adanya indikasi korupsi, antara lain pengadaan truk sampah yang tidak diatur dengan Peraturan Gubernur (Pergub), pengadaan BBM dan suku cadang kendaraan pengangkut sampah.

“Untuk membuktikannya, Anies perlu meninjau secara khusus lokasi penampungan truk di Jakarta Utara,” saran Amir.

Kemudian masalah lain yang patut disoroti adalah soal pembayaran honor para sopir pengangkut sampah. Apakah jumlahnya sesuai atau tidak.

Pengadaan Gerobak Motor (Germor) yang hingga kini tak adanya cuku cadang terhadap kerusakan pada mesin.motor pengangkut sampag yang kini di distribusikan di selueuh Kelueahan.

Pelanggaran lain yang dilakukan adalah, pada 2017 ada program coper soil atau menutupi sampah dengan tanah merah. Pasalnya dalam proyek tersebut diwajibkan menutup sampah dengan 3.000 kubik tanah. Namun informasi petugas di lapangan hanya 1.200 kubik.

Terakhir soal Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang sepihak memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) pada Juli 2016 dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

“Namun diam-diam Dinas Lingkungan Hidup kembali menggandeng PT NOEI untuk mengelola listrik di Bantar Gebang,” pungkas Amir.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super