Home / Artikel / Sekda DKI Harus Transparansi Menempatkan Posisi Pejabat Sesuai Ahlinya

Sekda DKI Harus Transparansi Menempatkan Posisi Pejabat Sesuai Ahlinya

Jakarta, sketsindonews – Kembali Sekretatis Daerah (Sekda) Saefullah di kritik terkait Sekda harus transparansi sebagai Ketua Pansel mutasi, rotasi dan promosi pejabat di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Dan bahkan dalam Minggu ini tersiar akan ada isu pelantikan tapi apakah itu atau benar atau tidak itu kita sulit di prediksi.

Hal ini di sampaikan Pengamat kebijakan publik yang juga ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah.

Memurutnya, Saefullah diminta harus transparan dalam memimpin Tim Panitia Seleksi (Pansel) dalam menentukan Mutasi, Rotasi dan Promosi Pejabat di DKI.

Pasalnya, proses yang tidak transparan hanya akan membuat Pemprov terus saja menggelontorkan dana untuk menyekolahkan pejabatnya hingga ke luar negeri, namun menjadi mubazir karena setelah pejabat itu menyelesaikan pendidikan, mereka tidak ditempatkan pada posisi yang pas dan strategis, bahkan hanya dipekerjakan sebagai staf biasa.

Artinya buat apa itu kalo the right man in the right place tidak di gunakan sebagai mana mestinya, ucap Amir.(11/10)

“Banyak yang seperti itu. Di antara mereka ada yang disekolahkan ke Autralia, Jepang, dan lain sebagainya, tapi setelah mereka menyelesaikan pendidikan dengan di antaranya mendapatkan gelar “cum laude” dan kembali ke Tanah Air, mereka hanya bekerja sebagai kepala biro, staf dan itu sama sekali tidak pas dengan pendidikan yang mereka tempuh dan biaya yang dikeluarkan Pemprov,”

Amir menyebut beberapa nama yang bernasib apes seperti itu. Di antaranya seorang pejabat yang akrab disapa Ijar.

Pejabat ini, jelas ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) itu, pernah disekolahkan Pemprov DKI ke Jepang, namun begitu kembali ke Pemprov, karirnya mentok hanya pada jabatan sekretaris di SKPD.

“Sampai sekarang, Ijar telah menjadi sekretaris di tiga SKPD,” imbuhnya.

Nasib kurang beruntung juga dialami pejabat bernama Gede Soni. Pejabat ini pernah disekolahkan di Austalia oleh Pemprov dan berhasil meraih gelar cum laude.

Gede pun bahkan pernah menjuarai fan berprestasi dalam kompetisi rekayasa lalu lintas.

“Namun karir yang pernah dijalaninya hanya sebagai staf di Unit pelelangan yang sekarang bernama BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa). Sekarang dia bahkan non job,” imbuh Amir.

Ia mengingatkan bahwa berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tiap tahapan seleksi harus dilakukan secara transparan, dan harus dipublikasikan.

Sebab, dari seleksi itu Pansel diwajibkan memilih tiga nama untuk setiap jabatan, dan nama-nama itu kemudian disodorkan kepada gubernur.

“Kalau setiap tahapan dilakukan secara transparan dan dipublikasikan, ketika ketiga nama telah dipilih, maka masyarakat dapat memberi masukan kepada gubernur tentang yang mana dari ketiga nama itu yang layak untuk dipilih berdasarkan track record maupun prestasinya,” imbuh dia.

Dengan cara itu, lanjut dia, dapat mencegah gubernur salah pilih pejabat yang pada akhirnya cuma akan menghambat pelaksanaan program-programnya.

Selain hal itu, program Pemprov menyekolahkan pejabatnya pun menjadi tidak mubazir karena orang-orang yang disekolahkan, yang tentunya diorientasikan untuk meningkatkan kinerja Pemprov, dapat dimanfaatkan dengan baik, sesuai tujuannya.

“Sudah saatnya Pemprov lebih mengedepankan kualitas dalam memilih pejabat untuk jabatan tertentu, dibanding kedekatan semata,” pungkas Amir.

Untuk diketahui, saat ini Gubernur Anies Baswedan tengah rajin melakukan mutasi, rotasi dan promosi karena gubernur Jakarta periode 2017-2022 ini ingin memiliki tim yang solid untuk mewujudkan visi dan misinya menjadikan Jakarta sebagai kota yang maju dan bahagia warganya.

Menurut informasi, saat ini Tim Pansel yang dipimpin Sekda sedang melelang 16 jabatan eselon II, di antaranya untuk mengisi 12 jabatan yang pucuk pimpinannya masih dijabat seorang pelaksana tugas (Plt).

Di antaranya jabatan kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Perhubungan dan kepala Dinas Perumahan.

Amir mengatakan, jika tidak ada halangan, pelantikan ke-16 pejabat itu akan dilakukan Jumat (12/10) pekan depan.

Aktivis senior ini berharap Sekda benar-benar berpegang pada PP Nomor 11 yang merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, demi memenuhi prinsip the right man on the right place, dan mencegah mubazirnya program Pemprov menyekolahkan pejabatnya.

“Kalau hal ini tak dapat dipenuhi, sebaiknya hentikan program itu dan alihkan dananya untuk kepentingan yang lain, seperti membangun Rumah DP 0 Rupiah, untuk mendanai KJP dan KJS Plus, dan sebagainya,” pungkas dia.

reporter : nanorame

Check Also

Peluru Nyasar “Latihan Nembak” Nyaris Mengenai Staff Ahli Anggota DPR RI

Jakarta, sketsindonews – Peristiwa peluru nyasar ke Gedung DPR diruang Wenny Warouw Anggota Komisi III …

Watch Dragon ball super