Back

Media Terpercaya

Sengketa Kepegawaian Dimenangkan, Sapari Berharap Presiden Segera Copot Kepala BPOM

Jakarta, sketsindonews – “Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT)”

Kalimat syukur tersebut menjadi hal pertama yang diucapkan oleh mantan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Surabaya, Drs. Sapari Apt M. Kes saat dihubungi, Selasa (30/6/20) terkait sengketa Kepegawaian melawan Kepala Balai Kepala Badan POM (BPOM) Dr. Ir. Penny K. Lukito MCP, dengan objek perkara pembatalan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian yang dibuat oleh Kepala BPOM.

“Bahwasanya kebenaran adalah milik Allah SWT dan “Alloh Mboten Sare” dan sungguh saya sangat bahagia dan lega dimana perjuangan yang panjang lebih kurang 2 tahun ini, Saya memperjuangkan “Keadilan dan Kebenaran Demi Martabat Anak Isteri” terwujud dengan “menangnya” kasasi Saya di Mahkamah Agung melawan Kepala Badan POM yang memberhentikan saya dari Jabatan Kepala Balai Besar POM di Surabaya tanggal 19 September 2018 tanpa alasan yang jelas dan tanpa kesalahan apapun, dan ini sudah dibuktikan dengan putusan kasasi MA dengan perkara nomor: 90 K/TUN/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan amar putusan “TOLAK KASASI” yang dimohonkan Kepala Badan POM, yang salinan putusannya Saya terima hari Kamis 25 Juni 2020 dari PTUN.JKT yang hampir 3 bulan lamanya saya menanti, itupun Saya jemput bola datang untuk ambil salinan putusan kasasi ke PTUN.JKT,” papar Sapari.

Selanjutnya, Sapari berharap keikhlasan dan etikad baik Ka BPOM dan jajarannya menanggapi putusan kasasi tersebut, serta segera melaksanakan putusan kasasi yang menurutnya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Sapari yang telah dua kali melayangkan surat serta mengirimkan pesan melalui Instagram kepada Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo dan berkirim surat ke Mensetneg ini juga berharap agar Presiden RI tidak mempertahankan Kepala Badan POM Dr. Ir. Penny K Lukito, MCP yang bermasalah dengan hukum.

“Saya menunggu bukti bukan janji lagi dari Presiden RI seperti yang disampaikan pada pidato kebangsaan di SJC Sentul Bogor sekitar pertengahan bulan Juli 2019, bahwa bilamana ada pembantunya di Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Badan,
yang bermasalah dengan hukum akan ‘DICOPOT’,” harapnya.

Sapari bercerita, bahwa sejak 1 November 2018 hingga sekarang bulan Juni 2020 sudah hampir 21 bulan, dia tidak menerima gaji yang menjadi “haknya, hingga dia tidak bisa menafkahi Anak Isteri.

“Namun Saya yakin seyakinnya bahwa Gusti Alloh Mboten Sare, bahwa rejeki, nasib dan kematian semuanya Allah Yang Maha Tahu. Dan tentunya dengan “kemenangan” kasasi ini memperjelas bahwa menjadi pembelajaran khususnya terhadap diri saya bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT dan kita selalu berdoa dan berusaha,” ujarnya.

“Semoga kasus Saya ini menjadi pembelajaran bagi Saya pribadi dan ASN/PNS lain dan juga kepada Pimpinan Lembaga/Kementerian untuk tidak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang mempunyai kinerja yang baik, berintegritas dan profesional menjadi “terpinggirkan” hanya oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaaan dengan “menyingkirkan” bawahannya yang berkinerja baik, berintegritas dan profesional yang bekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ini,” lanjutnya.

Terakhir, setelah proses di PTUN tersebut, Sapari mengatakan akan menempuh proses hukum lain.

“Misalnya Perdata maupun Pidana, mengingat sejak awal Saya sampaikan bahwa Saya ingin mencari, ‘Keadilan dan Kebenaran Demi Martabat Anak Isteri’,” ujar pria yang juga pernah bertugas di BNN ini.

Babak Akhir Di Mahkamah Agung

Berdasarkan salinan putusan yang diungkap Sapari, setidaknya ada tiga pertimbangan yang diambil oleh majelis Hakim Agung MA, yaitu:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut (Permintaan yang dimohonkan oleh Kepala BPOM yang tertuang dalam Memori Kasasi.red) tidak dapat dibenarkan, Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

– Bahwa Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara mengatur tentang PNS yang diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) yaitu: a. Mengundurkan diri dari jabatan; b. Diberhentikan sebagai PNS; c. Diberhentikan sementara sebagai PNS; d, Menjalankan cuti di luar tanggungan negara; e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; f. Ditugaskan secara penuh di luar JPT; g. Terjadi penataan organisasi; atau h. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

– Bahwa ketentuan Pasal 144 tersebut memuat secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seorang PNS yang menduduki JPT diberhentikan dari jabatannya, oleh karenanya batasan yang telah ditentukan oleh aturan dasarnya tidak boleh disimpangi. Dari 8 syarat yang ditentukan dalam Pasal 144 tersebut bersifat alternatif (pilihan) sesuai dengan keadaan PNS yang menduduki JPT.

Salah satu syarat PNS dapat diberhentikan dari JPT adalah karena alasan terjadi penataan organisasi, yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah apakah sama pengertian penataan organisasi dengan untuk kepentingan organisasi. Pengertian kepentingan organisasi dengan penataan organisasi tidaklah sama dan sebutan kepentingan organisasi tidak bisa diartikan sebagai penataan organisasi.

Karena itu penerbitan objek sengketa secara substansi telah melanggar Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara,

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemahon Kasasi KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh Dr. Irfan Fachruddin SH CN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH MH, dan Is Sudaryono SH MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadin Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Efendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Demikian amar putusan kasasi yang dikutip dari Salinan putusan Kasasi nomor 90 K/TUN/2020.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.