Home / Artikel / ‘Diduga Hakim Pesanan’, Sengketa Pemilik Saham Metromini Berbuntut Pelaporan Hakim
Deretan Mobil Metromini. (Dok. Merdeka.com)

‘Diduga Hakim Pesanan’, Sengketa Pemilik Saham Metromini Berbuntut Pelaporan Hakim

Jakarta, sketsindonews – Direktur Utama (Dirut) PT Metro Mini, Nofrialdi Amd EK laporkan hakim tunggal Antonius Simbolon, SH ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Pengadilan Tinggi DKI serta Dirktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) dengan Nomor : 09/LPPH/VI/2018 Tertanggal 5 Juni 2018.

Saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (12/7) Nofrialdi menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan karena ada permohonan pengajuan penetapan izin RUPS PT. Metro Mini dengan Nomor Perkara 150/Pdt. P/RUPS/PN Jkt Tim Tertanggal 28 Februari 2018, yang diajukan oleh Tomsa Silaen.

Sementara, menurutnya gugatan terhadap Tomsa Silaen di PN Jaktim, tentang Ke absahan Kepemilikan Saham-Saham yang diterbitkan oleh Tomsa Silaen dengan Nomor Perkara 66/Pdt. G/2018/PN Jkt Tim, telah lebih dulu yakni Tertanggal 06 Februari 2018.

“Telah memberi Putusan PROVISI Tertanggal 15 Mai 2018,  yang Amar Putusannya Mengadili Memerintahkan Kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang berhubungan dengan Perkara ini, agar tidak melakukan dan tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang  Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham-Luar Biasa (RUPS-LB) sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ungkap Nofrialdi.

Nofrialdi juga mengungkapkan beberapa hal yang mendorong hingga melaporkan Hakim, yakni karena merasa persidangan dilaksanakan dengan sangat terburu-buru, karena dilakukan dua kali dalam seminggu.

Dia juga mempertanyakan hakim yang tetap menjalankan sidang saksi dari pemohon tanpa dihadiri oleh kuasa hukum termohon, serta Nofrialdi juga merasa aneh, karena dalam perkara ini Antonius berperan sebagai Hakim Tunggal tanpa ada pendamping.

Nofrialdi ‘Menduga’ Hakim Antonius Simbolon SH merupakan hakim Pesanan dari Tomsa Silaen, karena Aksi yang dilakukannya kerap dinilai lebih menguntungkan pihak Tomsa Silaen dibandingkan menjalankan proses Hukum yang berazas pada Kebenaran dan Keadilan.

Sementara pada hari yang sama Humas PN Jaktim, Syafrudin Ainor membenarkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Nofrialdi terhadap Tomsa Silaen lebih dulu dengan putusan Provisi dengan bunyi tidak melakukan RUPS.

“Kira-kira beberapa minggu masuk permohonan, yang memasukan agar dapat RUPS,” ujar Ainor.

Ainor yang juga menjadi hakim anggota dalam gugatan tersebut menjelaskan bahwa tidak menjadi masalah kedua proses tersebut sama-sama berjalan, namun harus tetap melihat hasil dari gugatan yang lebih dahulu dilakukan.

“Kalau jalan tidak apa-apa (sidang permohonan Tomsa Silaen), kalaupun putusan permohonan diputuskan duluan, tergantung putusannya. Tentunya jangankan hakim tentunya teman-temankan tidak mungkin bertentangan, kalau bertentangan berarti ada masalah, kalau putusannya memperbolehkan berarti ada masalah,” tandasnya.

(Eky)

Check Also

Tukang Sapu Tuprok Jadi Anggota Dewan Kota, Siapa Dia…

Jakarta, sketsindonews – Garis hidup serta bagaimana mendapatkan pengakuan publik bukan perkara mudah, apalagi terkait …

Watch Dragon ball super