Jakarta, sketsindonews – Persoalan peninggalan pemerintahan DKI Jakarta terjadap Dua gubernur Jakarta sebelumnya pada periode tahun 2014-2017, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat, dinilai telah meninggalkan banyak persoalan yang membebani pemerintahan Gubernur Anies Rasyid Baswedan, sehingga kinerja Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu menjadi terkesan lamban.
“Pemerintahan Ahok-Djarot merupakan pemerintahan non pembangunan yang menyimpang, sehingga pada tahun pertama pemerintahannya, Anies mau tak mau harus membenahi dulu masalah-masalah ini demi memperkuat fondasi pemerintahan dan pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan,” ujar Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah dalam rilisnya kepada sketsindonews.(16/10)
Ada kami catat persoalan-persoalan yang ditinggalkan Ahok-Djarot tersebut di antaranya adalah:
Pertama, Buruknya pengelolaan birokrasi dimana mutasi dan rotasi dilakukan lebih didasarkan pada like and dislike, sehingga prinsip the right man on the right place terabaikan
Kedua, Buruknya tata kelola keuangan, sehingga selalu mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK, dan BPK bahkan menemukan sejumlah kegiatan yang berindikasi korupsi seperti pembelian lahan RS Sumber Waras, pembelian lahan di Cengkareng, pengadaan UPS, dan lain-lain
Ketiga, Sistem lelang berbau KKN (lelang konsolidasi)
Keempat, Penanganan kasus-kasus korupsi yang belum tuntas
