Home / Berita / Sinergi Lima Kementrian Angkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan

Sinergi Lima Kementrian Angkat Ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan

Bogor, sketsindonews – Pemerintah sedang berusaha meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan memperkecil angka kemiskinan dan ketimpangan. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi kerakyatan telah digagas oleh berbagai kementerian. Salah satunya adalah melalui akses permodalan yang dibuka kepada masyarakat miskin dan program inklusi keuangan. Sedangkan inklusi keuangan ditargetkan mencapai 75 persen pada tahun 2019. Sinergi dengan lima kementrian, Kementrian Keuangan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Kementrian Sosial, Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Mencanangkan program mengangkat ekonomi rakyat. Program ini dilakukan di daerah pasir angin kabupaten bogor hari senin (14/8).

Kementerian Sosial telah menyusun program penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) e-warong. Program yang saat ini sedang dalam piloting untuk usaha kecil tersebut bukan merupakan bantuan sosial, tetapi dana berguiir dengan syarat utama adalah pendampingan kepada kelompok masyarakat tersebut.

“Program ini untuk masyarakat usaha mikro agar tidak bergantung pada bantuan sosial yang jumlahnya terbatas dan dengan pendampingan ini agar masyarakat dapat diedukasi untuk naik tingkat darí penerima bantuan menjadi usaha yang bankable,” Ujar Mentri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pengembangan modal usaha kelautan dan perikanan (LPMUKP) membantu nelayan dalam memperoleh akses permodalan untuk usahanya.

“Hingga saat ini nelayan Indonesia masih mengalami permasalahan sulitnya akses permodalan, terutama dalam mendapatkan kredit yang dilayani dengan mudah dan cepat sehingga industri kelautan dan perikanan akan lebih maju,” Ucap Mentri KKP Susi Pudjiastuti di cilacap

Kementerian Koperasi dan UKM. memiliki peran penting dalam penguatan lembaga koperasi untuk meningkatkan inklusi keuangan agar dapat mengangkat ekonomi rakyat terutama anggota dengan usaha mikro dan ultra mikro. Program pengembangan wirausaha pemula bagi usaha mikro dalam rangka mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional sangat membantu pemerintah.

“Dengan adanya program pembiayaan ultra mikro maka akan memberikan akses yang mudah kepada anggota koperasi tersebut. Selain itu Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan pembínaan kepada koperasi-koperasi yang belum memenuhi syarat mendapatkan pinjaman melalui pemberian pelatihan untuk para pendamping dan mengajarkan para anggota koperasi sehingga lebih mandiriTutur AAGN Puspayoga di Bojonegoro.

Sedangkan Kementrian Keuangan mengkoordinasikan pendanaan yang dapat membiayai program-program dimaksud terutama yang dapat menjangkau masyarakat ultra mikro dengan segmen Rp 10 juta ke bawah.Dengan syarat yang sangat mudah yaitu memiliki Nomor Induk Kependudukan (NlK). keterangan memiliki usaha, dan tidak punya hutang pada Iembaga keuangan.

“Program lni juga melibatkan Iembaga-Iembaga yang telah profesional di bidang penyaluran kredit program diantaranya PT Bahana Ventura (BAV), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadalan. beberapa koperasi yaitu Komida (Koperasi Mitra Dhuafa) yang tidak hanya akan melakukan penyaluran namun juga melakukan pendampingan, sehingga masyarakat penerima dapat menjalankan usahanya dan menaikkan kesejahteraannya. Lembaga OJK harus terlibat dan bersama-sama mengawasl program ini.” Ujar Mentri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Keterlibatan Kementrian Komunikasi dan lnformatika dalam sinergi ini sejalan dengan sasaran program untuk usaha ultra mikro yang sangat besar, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekltar 72.1% darl jumlah UMKM secara nasional. Untuk mendukung penyebaran dan kemudahan dalam mengakses program lni serta pendampingannya dibutuhkan teknologi informasi dan komunikasi (TlK) yang dapat menjangkau seluruh wilayah indonesia.

” Kementerian Komunikasi dan lnformatika akan terus menyediakan lnfrastruktur komunikasi dan ekosistem yang menjangkau wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) serta wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga mempermudah koperasi, lembaga keuangan, dan nelayan kecil serta masyarakat miskin lainnya untuk dapat memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana mendekatkan jarak ke sumber dana dapat terwujud.” Ungkap Rudiantara pada saat teleconference di Cibubur menghadiri kegiatan Raimuna Pramuka.

(Edo)

Check Also

SBY WO Saat Deklarasi Kampanye Damai, Protes KPU Atribut Partai Dukungan

Jakarta, sketsindonews – Acara kampanye deklarasi pemilu damai yang di gelar KPU Nasional dalam rangka mendukung sukses penyelenggaraan pemilu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lapangan Monas saat acara dimulai.

“Nggak ada, jangan lebay lah,” kata Budi di Monas, Jakarta Pusat, ujar Budi Arie Ketua Projo.

Pokoknya itu tidak benar Budi nyarakan, tidak ada provokasi dari pihaknya. Dia memastikan relawannya hanya melakukan deklarasi damai.

deklarasi.kampanye.damai.thamrin.doc

“Nggak ada provokasi, ini kan kampanye damai,” sebutnya.

Sebelumnya, SBY WO karena merasa diperlakukan tidak adil. SBY WO bersama Ani Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Edhie Baskoro Yudhoyono pergi di tengah acara.

 

Ada juga atribut partai pendukung pro-Jokowi yang diprotes SBY. Presiden RI ke-6 itu pun akan melayangkan protes resmi ke KPU.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,”

Karena merasa aturan tidak ditegakkan, SBY yang kebetulan bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian meninggalkan acara. SBY akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu.

“Ini dianggap ketidakadilan oleh Pak SBY,” jelasnya

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Hinca merasa pihak KPU telah melanggar aturan yang dibuat oleh lembaga itu sendiri. Yakni terkait tak adanya atribut partai yang dibawa saat acara deklarasi digelar.

“Partai Demokrat protes keras, Pak SBY juga turun dari barisan karena melihat banyak sekali aturan main yang tak disepakati,” kata Hinca.

SBY pun kemudian menitipkan Partai Demokrat dan Kader yang masih di lokasi kepada Hinca untuk dihandle hingga acara selesai berlangsung. Namun pihaknya belum sempat ikut tanda tangan deklarasi.

“Iya beliau pun langsung titip ke saya selaku Sekjen,” katanya.

Pantauan di lokasi memang ada sejumlah bendera parpol di acara deklarasi tersebut. Padahal menurut PD acara ini harusnya bebas atribut dari partai politik.(nr)

Terkait

Watch Dragon ball super