Home / Artikel / Sinergitas POKJA Informasi Geospasial Tematik untuk Kebijakan Satu Peta

Sinergitas POKJA Informasi Geospasial Tematik untuk Kebijakan Satu Peta

Jakarta – sketsindonews – Salah satu paket kebijakan ekonomi VIII yaitu pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada tingkat nasional dengan skala 1:50000. Peraturan presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dengan skala 1:50000. Berharap dengan KSP ini, dihasilkan satu peta standar untuk mendukung agenda nawacita.

Badan Informasi Geospasial (BIG) mengadakan rapat koodinasi teknis Informasi Geospasial Tematik (IGT). Dan melakukan MoU kerjasama BIG, Kemen PUPR dan BMKG, kamis (23/02/17).

“Masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah memiliki peta-peta tematik. Kita harus kumpulkan untuk diverifikasi oleh BIG dan kemudian diintegrasikan,” terang Kepala BIG  Hasanuddin Zainal Abidin.

Saat ini BIG telah berhasil menyelesaikan satu peta Pulau Kalimantan. Pada proses pembuatan peta Kalimantan, dari 85 tema yang direncanakan hanya bisa direalisasikan 78 tema.

“Pemetaan rawan banjir yang dilakukan oleh BIG. Kementrian PUPR dan BMKG menggunakan pendekatan Landskap Analisis yaitu pendekatan bentang alam atau bentuk permukaan bumi yang menggambarkan proses sejarah sistem alami. Serta menghasilkan 3 tipe banjir yaitu Banjir Bandang, Banjir Sungai dan Banjir Pesisir.” Jelasnya

Untuk 2017 hingga 2019 BIG akan menyelesaikan pembuatan peta Pulau Papua, Maluku, Jawa dan Sumatera. Intinya pada akhir 2019 kebijakan satu peta Indonesia sudah bisa direalisasikan.

Diakui dalam membuat satu peta tersebut banyak kendala di lapangan. Diantaranya keterbatasan tenaga atau SDM geospasial. Dibutuhkan setidaknya 40 ribu hingga 50 ribu tenaga profesional yang memahami ilmu pemetaan.

Solusinya antara lain berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenristek Dikti untuk membuka jurusan geospasial lebih banyak. Saat ini diperkirakan baru ada 85 SMK dan 10 perguruan tinggi yang memiliki program studi atau jurusan yang berhubungan dengan geospasial, geografi dan sejenisnya.

“Kita memang benar-benar kekurangan tenaga surveyor. Tetapi mendatangkan dai luar negeri juga tidak mungkin. Karena memang belum ada aturan mainnya. Mengingat pembuatan peta memiliki unsur rahasia negara,” tandasnya.

Terkait kurangnya SDM geospasial dan tata aturan tentang perlunya tenaga suveyor ini diharapkan mendapatkan pembahasan dalam Rakortek IGT 2017. Sehingga kendala-kendala dalam penyusunan satu peta dengan berbagai skala bisa segera teratasi. (**)

Check Also

Camat Senen : Menata Senen Seiring Karakteristik Potensi Iconic Wilayah

Jakarta, sketsindonews – Konsep penertiban secara perlahan akan kami tinggalkan dengan cara pendekatan humanistik yakni …

Watch Dragon ball super