Home / Berita / Soal Pendanaan Bank Bukopin, Penerima Suap Dituntut 6 Tahun

Soal Pendanaan Bank Bukopin, Penerima Suap Dituntut 6 Tahun

Jakarta, sketsindonews- Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta diduga hingga saat ini belum melakukan pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap pemberi suap kepada mantan Pengawas Eksekutif–Grup Pengawas Spesialis 1 pada Departemen Pengawasan Bank 1 Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan, Dadang Ibnu Windartoko.

Meski Dadang telah dituntut pidana selama 6 tahun akibat menerima suap berupa fasilitas pinjaman hutang dari Bank Bukopin cabang Saharjo Jaksel sebesar Rp7,45 miliar.

Dalam uraian surat tuntutan jaksa penuntut umum Herlan J Butar-Butar yang dibacakan di hadapan Ketua Majelis Hakim Rosmina SH MH, Dadang terbukti tidak memasukkan hasil pemeriksaan atas lima debitur PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Surabaya ke dalam Matriks Konfirmasi Pemeriksaan PT. Bank Bukopin, Tbk. Kantor Cabang Surabaya posisi 31 Desember 2018.

Jaksa mengungkap awal pemberian “modal kerja” sebesar Rp7,45 miliar dari Bank Bukopin Cabang Saharjo Jakarta Selatan kepada PT Pilar Mars Pratama atau PT PMP yang diajukan oleh Terdakwa Dadang.

Dalam pembacaan requisitor JPU menerangkan, bahwa Dadang dan saksi Hilarius Ferry Anorta alias Ferry sepakat untuk berkerjasama dalam usaha investasi dalam pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

“Untuk mendapatkan modal kerja terdakwa Dadang mengajukan kredit kepada bank serta mengirimkan dokumen-dokumen PT Pilar Mars Pratama,” tutur jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (24/2/21).

Menurut JPU, PT PMP bukanlah perusahaan kompeten dibidang pertambangan. Hal tersebut disebabkan perseroan milik Ferry sudah berhenti beroperasi dan tidak mempunyai modal kerja serta karyawan.

“Selain itu perusahaan juga tidak mempunyai kelengkapan adminitrasi, sehingga tidak layak mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin,” tegas dia.

Kendati demikian Ferry kata JPU saksi Lalu Ashari (meninggal dunia), tetap membantu semuan perijinan dari Bank Bukopin cabang Surabaya sebagai syarat pengajuan kredit perbankan.

“Tanggal 17 Maret 2018 terdakwa Dadang mengajukan fasilitas kredit dari direkut PT PMP sebesar Rp10 miliar kepada PT Bank Bukopin cabang BSD City,”

Selanjutnya permohonan hutang itu dilakukan analisa oleh legal Bank Bukopin cabang BSD CIty. Namun staf bidang analis memberikan rekomendasi bahwa objek yang diagunkan tidak dapat dijaminkan karena tidak ada hubungan hukum dengan perseroan, pemegang saham maupun pengurus. Sehingga kantor Bank Bukopin BSD City sulit untuk memprosesnya.

Sehari kemudian atau tepatnya pada 18 Maret 2019 dan masih di Surabaya, terdakwa Dadang kembali bertemu direksi Bank Bukopin di rumah makan. Proses meeting dihadiri saksi Mikrowa Kirana, Lalu Ashari dan Hari Wuriyanto selaku Direktur Kepatuhan Bank Bukopin yang membahas perihal sulitnya mendapat kredit untuk PT PMP.

Mendengar isi keluhan jiwa Dadang, pihak direksi PT Bank Bukopin Surabaya pun berjanji akan memperlancar proses pengajuan kredit tersebut.

Direksi sigap memberikan titah kepada Agniy Irsyad selaku pimpinan cabang Bank Bukopin Cabang Jalan Saharjo Jaksel untuk membantu bisnis Dadang dan koleganya. “Segera dibantu debitur khusus,” ucap jaksa menirukan.

Setelah mendapat “restu” dari pimpinan pusat Bank Bukopin Surabaya, proses pengajuan kredit itu pun berpindah dari Bank Bukopin BSD City ke Bank Bukopin Cabang Jalan Saharjo Jaksel.

Kali ini syarat pinjaman hutang PT PMP dipandu langsung oleh pemimpin Bank Bukopin cabang Jalan Saharjo Jaksel, Agniy Irsyad. Dadang bisa mendapat perlakuan istimewa lantaran punya “amunisi” yakni adanya lima debitur bermasalah di kantor penggelolaan uang Surabaya. Diantaranya: PT Arta Lima Perkasa, PT Linda biro perjalanan dan Erna Yanti.

“Terdakwa mengetahui adanya debitur berpotensi macet dan bank harus memiliki cadangan sebesar 100% dari nilai kredit untuk menutupi kredit dari debitur yang berakibat menggerus modal bank dan akan mempengaruhi performa keuangan PT Bank Bukopin,” ujar JPU.

Selanjutnya pada 27 Maret 2018 dilakukan pertemuan kembali di rumah makan depan Hotel JW Mariot Surabaya. Kala itu pemeriksaan umum tengah berlangsung yang dihadiri pimpinan Bank Bukopin Subaraya dan Lalu Ashari.

“Dadang memberitahukan hasil pemeriksaan umum Bank Bukopin Surabaya sangat berat,” urai dia lagi.

Saksi Lalu Ashari berpesan kepada Dadang apabila ada temuan atau permasalahan di Bank Bukopin Surabaya agar tidak laporkan kepada pimpinan OJK di Jakarta. Dan pada saat itu Lalu Ashari menitipkan salah satu debitur bermasalah PT Arta Lima Perkasa.

“Sebagai imbalannya PT Bank Bukopin cabang Jalan Saharjo Jaksel akan memberikan fasilitas kredit yang diajukan oleh Dadang melalui PT PMP,” tuturnya.

Bak gayung bersambut, Dadang segera merespons permintaan Lalu Ashari. Sehingga hasil akhir pemeriksaan umum tersebut cuma menampilkan temuan 17 dari 22 debitur bermasalah.

Padahal ungkap jaksa, PT PMP tidak layak menerima pinjaman bank. Akan tetapi kekurangan persyaratan tersebut telah diputuskan dalam rapat komite kredit dan tertuang warkat nomor 214/ -1/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Setelah semua proses dilalui, pengikatan kredit antara PT PMP dan Bank Bukopin cabang Saharjo Jaksel terlaksana pada 24 April 2019.

“Pertama kredit modal kerja senilai Rp6,9 miliar. Kedua kredit investasi sebesar Rp500 juta,” beber anggota Persatuan Jaksa Indonesia.

Dan pemberian kredit tersebut disaksikan langsung oleh Agniy Irsyad, Hari Dwi Susanto dan beberapa legal serta komisaris.

Hingga berita ini ditayangkan, sketsindonews.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Kejati DKI Jakarta.

(Sofyan Hadi)

Check Also

Ada Konten Membahayakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tegur TikTok

Bangkalan, sketsindonews -Aksi tawuran sekelompok anak di bawah umur yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur …

Watch Dragon ball super