Home / Opini / Pengamat Hukum Menilai Wajar SP3 Kasus Rizieq Shihab, Asal Tidak Dipolitisasi
Pengamat Hukum, Mulyadi (foto istimewa)

Pengamat Hukum Menilai Wajar SP3 Kasus Rizieq Shihab, Asal Tidak Dipolitisasi

Jakarta, sketsindonews – Pengamat Hukum, Mulyadi menilai penghentian penyidikan kasus yang menjerat Rizieq Shihab melalui SP3 oleh penyidik, secara hukum merupakan suatu hal yang wajar, karena SP3 diatur dengan jelas dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. Asalkan penyidik menjelaskan secara terbuka alasan-alasan penghentian penyidikan ini.

“SP3 itu ada aturannya, dan sangat wajar dilakukan penyidik. Secara hukum tidak ada yang salah di sini, asal dijelaskan alasan diterbitkannya SP3, agar ini tidak diseret kemana-mana,” kata Mulyadi saat dihubungi wartawan pada Minggu (5/5).

Mulyadi menjelaskan, alasan SP3 oleh penyidik sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP, antara lain apabila tidak diperoleh bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

Alasan lain jika peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana atau alasan penghentian penyidikan demi hukum.

“Kita bisa lihat alasan mana yang digunakan penyidik untuk menerbitkan SP3 terhadap kasus yang menjerat Rizieq Shihab,” ujar lulusan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Trisakti Jakarta ini.

Mulyadi juga menegaskan alasan SP3 demi hukum, dapat dipakai apabila ada alasan dihapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Mulyadi yang juga merupakan advokat pada kantor hukum Effendi Syahputra and partners ini meminta polisi agar menjelaskan SP3 terhadap Habib Rizieq Shihab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Penjelasan oleh penyidik secara transparan kepada publik sangat penting agar tidak terjadi salah faham dan menimbulkan kegaduhan baru di masyarakat, karena tidak semua masyarakat kita faham tentang hukum. Jangan sampai terkesan politis,” pungkas Mulyadi.

(*)

Check Also

Potret Ijtihad Politik Baru, Sebuah Ajaran Sang Presiden Jokowi

Jakarta, sketsindonews – Politik dalam banyak terjemahan bermakna, gerakan mencapai tujuan kekuasaan. Dalam proses mencapai …

Watch Dragon ball super