Jakarta, sketsindonews – Aksi Ganti Presiden di daerah terus bergulir terhadap pro dan kontra, legalkah secara UU aksi tersebut dalam perpolitikan di Indonesia.
Banyak orang mengatakan tindakan aksi tersebut sebenarnya menyalahi undang-undang. Menimbang banyak hal, aksi ini masih diberi ruang. Tapi kenapa masih betlanjut, sisi lain pemerintah menjaga situasi politik agar kondusif. Jangan sampai jika dilarang, nanti aparat dituduh represif, mengekang demokrasi.
Sebuah tulisan dari Ekayani perlu kita cermati, yang diungkap bahwa aksi ini juga intolerasmsi terhadap etika politik bahkan bisa menjurus pemgrusakan nilai demokrasi dalam saduran sketsindonews.com.(28/8)
Dalam tulisam Ekayani, para “politisi Jakarta” sudah mulai jual omongan. Mereka menggembosi kepercayaan rakyat terhadap aparat, khusus kasus ini. Jadi, mereka ini seperti musuh dalam selimut. Bayangkan jika rakyat banyak sudah tak percaya aparat, negara ini bisa kacau. Kerusuhan akan meluas dan sulit dipadamkan.
Untuk Jakarta, kita memang harus menyerah. Kota ini memang kehilangan roh, tak punya jati diri, tak ada kecintaan warganya. Maka mudah sekali menjual provokasi dan kebencian. Padahal warga Jakarta mestinya lebih dewasa. Informasi jauh lebih mudah diakses. Pusat pemerintahan begitu dekat dan responsif.
Namun faktanya tidak demikian. Kota ini gagal memelihara “wajah ramah” Indonesia.
Warga Jakarta seperti segerombolan domba dungu yang mudah digiring dan diprovokasi. Tak beda dengan daerah pelosok yang miskin informasi.
Surabaya memang beda gayanya. Gerakan Ganti Presiden disambut penolakan keras. Sekilas Arek Suroboyo ini terlihat kasar, keras, ketus, tapi dalam banyak hal mereka ini lebih heroik. Mereka punya kerekatan yang sulit dipahami warga mengambang seperti Jakarta. Memang, pasti ada kekurangan. Misalnya tindak kriminalitas dan premanisme yang juga tinggi. Untuk poin plus lain, Surabaya bisa dijadikan contoh.
