Home / Artikel / Surat Terbuka : Cibiran Warga Jakarta dan Catatan Tercecer Hasil Mubes Bamus VII

Surat Terbuka : Cibiran Warga Jakarta dan Catatan Tercecer Hasil Mubes Bamus VII

Jakarta, skstsindonews – Cibiran warga Jakarta terhadap Bamus Betawi dalam membawa marwah organisasi konon Bamus tidak konsisten dalam peran budaya, religius serta peradaban menjadi harapan warga semakin pupus, terlebih ormas Bamus dalam hasil Mubes VII kembali lagi terjadi kekisruhan dalam membawa Bamus lebih mandiri dan berkontribusi bagi warga Jakarta. (5/9)

Mubes VII yang di laksanakan pada tanggal 1 – 2 September 2018 di Hotel Twin, Slipi Jakarta Barat kembali menjadi preseden buruk dengan hasil penolakan proses hasil Mubes VII justru dari ormas pendukung organisasi suku betawi.

Sampai pula di sampaikan dalam surat terbuka secara kronologis, ada apa dengan Bamus dimana setiap Mubes kekistuhan terjadi dalam mencari sosok pimpinan ketotokohan di Bamus.

Dalam rilis surat terbuka tercatat secara detail ihwal Mubes VII dari mulai kepersertaaan hasil verifikai anggota bamus tercatat sebanyak 98 ormas sayap, dimana kehadiran mencapai 85 dengan tambahan 7 DPD dari hasil rapat komisi A menjadi 92 ormas.

Percikan pertama, berlanjut pada penunjukan baru ormas oleh Sterimg Commite (SC) yang di putuskan untuk ikut dalam pemilihan padahal mereka hanya peninjau untuk tidak memilih dalam utusan pemilihan suara suasana mulai gaduh.

Percikan kedua, di pimpinan sidang Mubes selanjutnya diganti dengan memilih pimpinan baru yaitu 1 orang dari unsur Majelis Tinggi, 1 Orang dari unsur Dewan Pengurus lama dan 3 Orang dari Peserta Mubes.

Entah atas dasar apa, terpilih Syarif Hidayatullah yang jelas-jelas sudah dinonaktifkan oleh Forkabi, ormas tempatnya bernaung dulu, serta gagalnya Mochammad Ihsan yang merupakan Sekjen Forkabi sebagai pimpinan sidang.

Dalam perjalanan sidang SH (Syarif Hidayatullah)  yang dipilih sebagai Sekretaris Pimpinan Sidang malah menguasai pimpinan sidang yang seharusnya dipimpin oleh Ketua Pimpinan Sidang yaitu H. EY yang merupakan unsur pimpinan sidang dari Majelis Tinggi.

Percikan ketiga pandangan umum, terbukti, saat memberikan Pandangan Umum diana pimpinan sidang tidak tegas dalam memberikan waktu yang seharusnya masing-masing hanya 5 menit, bahkan cuek saat orasi disebut nama calon Ketua Umum yang didukungnya.

Hal ini seolah memberi ruang opini siapa saja ormas yang mendukung calon tertentu kepada seluruh peserta Mubes yang hadir, padahal forum pencalonan belum saatnya dan masih harus menunggu sidang dan rapat Komisi.

Politik transaksional telah dibiarkan secara telanjang dilakukan di mimbar Mubes VII.

Percikan keempat sidang Komisi, dimana pembahasan di Komisi A yang menghasilkan terjadinya voting atau pemungutan suara terajadi silang pendapat (all out) hingga putusan.

Tentu saja hal ini mendapat penolakan dari Ormas peserta Mubes yang menghendaki dikedepankannya musyawarah mufakat dalam membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Percikan kelima Walk Out,

Akan tetapi, pimpinan sidang Komisi tetap memaksakan dan menyiapkan kertas suara untuk media dalam pengambilan suara.

Jadwal Mubes telah diputuskan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No. 002/Mubes VII/Bamus Betawi/IX/2018 Tentang Jadwal Acara Mubes VII Bamus Betawi inipun  tak disepakati dalam menentukan jadwal acara, berlanjut pada pemilihan suara dengan terjadinya peserta Mubes Walk Out serta  di tentukan Aklamasi.

Pimpinan sidang juga mengaburkan fakta bahwa Edwar Hamidi yang juga merupakan anggota pimpinan sidang telah menyatakan “Walk Out” dan pergi meninggalkan arena Mubes serta tidak bertanggung jawab atas segala hasilnya. Termasuk para Majelis Tinggi dan Tokoh-Tokoh Betawi berpengaruh lainnya juga pergi.

Bahkan para calon Ketum yang sudah mendeklarasikan diri seperti Munir Arsyad juga tidak lagi berada di Mubes tersebut.

Percikan ke enam Mejelis Tinggi Menjadi Majelis Adat.

Fakta lain dari Mubes VII berupa telah dirubahnya Majelis Tinggi menjadi “Majelis Adat”  telah ditutupi dari media. Termasuk fakta bahwa Majelis Adat merupakan Lembaga Tertinggi di Bamus Betawi.

“Dalam pandangan para tokoh Bamus Betawi semakin kuat jika Majelis Adat.dalam mendoromg organisasi Bamus, namun ada pandangan lain Majelis Adat akan lebih dominan dalam menerapkan adat di Bamus Betawi, terutama dalam menentukan kemurnian nasab bagi seorang Ketua Umum”.

Akhirnya, Mubes VII Bamus Betawi apa yang di sampaikan SH adalah batal dan tidak sah dengan rincian penolakan hasil Mubes yang tertuang dalam. Surat Terbuka, diantaranya :

1. Tidak mengakui Abraham Lunggana sebagaj Ketua Umum Bamus Betawi.

2. Meminta Kesbangpol DKI Jakarta tidak mengesahkan Abraham Lunggana sebagai Ketua Umum Bamus Betawi.

3. Memohon Gubernur DKI Jakarta menunda pelantikan Ketua Umum Bamus Betawi guna menghindari perpecahan di tubuh Bamus Betawi.

4. Mendesak diselenggarakannya Mubes VII Lanjutan dengan agenda membahas Jadwal Acara dan melanjutkan Sidang Komisi A yang belum selesai dalam waktu sesegera mungkin.

Apabila Steering Committee Mubes VII tidak sanggup melaksanakan Mubes VII Lanjutan tersebut, maka kami akan meminta Majelis Adat Bamus Betawi Periode 2013 – 2018 mengambilalih kewenangan tersebut selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2018 dengan ormas pendukung yang menolak sebanyak 50 ormas sayap Bamus.

reporter : nanorame

Check Also

Kalahkan Kejahatan Dengan Kasih Tuhan

Roma 12: 9-21 Renungan, sketsindonews – Kasih ini mesti dimulai dari dalam dulu, karena, tidak …

Watch Dragon ball super