Home / Berita / Tak Ajukan Keberatan, Edhy Prabowo Didakwa Korupsi Benih Lobster Rp25,7 Miliar

Tak Ajukan Keberatan, Edhy Prabowo Didakwa Korupsi Benih Lobster Rp25,7 Miliar

Jakarta, sketsindonews – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo hari ini menjalani sidang pembacaan dakwaan dalam kasus dugaan suap izin ekspor benur.

Persidangan itu berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dan Ketua Majelis Hakim Albertus Usada yang memimpin jalannya persidangan Terdakwa Edhy Prabowo secara virtual

Jaksa KPK mendakwa politikus Partai Gerindra itu dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. 

Atau Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam surat dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Terdakwa Edhy Prabowo diduga menerima suap Rp25,7 miliar dari para eksportir benih bening (benur) lobster.

Suap itu diduga untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah menerima hadiah atau janji ,” kata jaksa saat membacakan surat dakwaan, Kamis (15/4/21).

Salah satunya pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito. Mulanya, Jaksa menyebut Edhy menerima uang senilai US$77 ribu atau setara Rp1,1 miliar dari Suharjito lewat Sekretaris Pribadinya Amirul Mukminin dan staf khususnya Safri.

Kemudian, Edhy menerima total Rp24,6 miliar dari Suharjito dan eksportir lainnya lewat Amirili Muknin, staf Pribadi IIs Rosita Dewi Ainul Faqih, Stafsus Menteri KKP Andreau Misanta Pribadi dan Komisaris PT Peristhable Logistics serta Pemilik PT Aero Citra Kargo Siswadhu Pranoto Loe.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,” ucap jaksa.

Sementara itu kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo menyatakan, kliennya dan tim penasihat hukum telah sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

“Setelah kami berdiskusi kepada terdakwa, kami berkesimpulan baik terdakwa maupun penasihat hukum tidak mengajukan keberatan,” ucap Soesilo di ruang sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/4/2021).

Dengan demikian, sidang pada pekan depan akan dilanjutkan langsung kepada pemeriksaan para saksi dari JPU KPK. Kata Soesilo, pihaknya akan mengklarifikasi serta mengonfirmasi dakwaan jaksa KPK saat pemeriksaan saksi. “Namun demikian ada beberapa hal yang kita sampaikan ketika proses ini dilangsungkan pemeriksaan saksi, untuk JPU disebutkan dahulu saksi yang akan diperiksa. Karena cukup banyak saksi yang dihadirkan,” bebernya.

(Sofyan Hadi)

Check Also

H-1 Lebaran, Ketua DPR Pantau Bandara Soetta

Jakarta, sketsindonews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Puan Maharani beserta jajaran memantau …

Watch Dragon ball super