Home / Berita / Tersangka Status ‘DPO’ Tidak Boleh Ajukan Praperadilan

Tersangka Status ‘DPO’ Tidak Boleh Ajukan Praperadilan

Jakarta, sketsindonews – Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah dasar Surat Edaran tersebut bukan karena hanya ada tersangka yang melarikan diri atau DPO saja.

“Tetapi secara normatif sebagai upaya antisipatif, karena banyak oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, namun belum di proses dan dikhawatirkan melarikan diri atau sembunyi sehingga dinyatakan DPO,” jelasnya, melalui pesan WhatsApp, Minggu (01/4).

Dia menambahkan, “Kesempatan ini digunakan untuk mengajukan permohonan praperadilan.”

Abdullah menegaskan, jika seorang tersangka melarikan diri, maka secara hukum lari dari tanggungjawab atau kewajiban.

“Oleh karena kewajiban tidak dipenuhi, maka selayaknya pula hak nya untuk menggunakan sarana praperadilan juga tidak diberikan,” pungkasnya.

Berikut 3 point yang tertera dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2018 :

  1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan.
  2. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima.
  3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum.

(Eky)

Check Also

KTT Asean : Indonesia Angkat Isu Sampah Plastik Laut dan Perdamain Palestina

Jakarta, sketsindonews – Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan dalam lunch retreat KTT Asia Timur …

Watch Dragon ball super