Home / Artikel / Tim Terpadu Pelanggaran Reklame Tak Maksimal, Citra Buruk Bagi Gubernur DKI Anies

Tim Terpadu Pelanggaran Reklame Tak Maksimal, Citra Buruk Bagi Gubernur DKI Anies

Jakarta, sketsindonews – Tim Terpadu Penertiban Reklame yang sejak 19 Oktober 2018 di teken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menertibkan reklame-reklame yang melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, belum efektif dalam bekerja menuntaskan titik reklame vidoetron bermasalah.

Sebelumya politisi partai Gerindra M Taufik sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI juga mengingatkan pemprov DKI terkait 60 reklame bermasalah untuk di bongkar di kawasan strategis Thamrin – Sudirman – Harmoni.

Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah ikut bicara sekaligus Pemprov DKI terutama tim terpasu untuk bergerak serta membongkar reklame bermasalah.

Pasalnya, meski reklame tak berizin di Kawasan Kendali Ketat Jalan S Parman, MH Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto dan MT Haryono telah disegel, bahkan ada yang telah ditebangi, namun hingga kini satu reklame di depan Gedung OUB Jalan  Suryopranoto, Jakarta Pusat, persis menghadap ke perempatan Harmoni, belum juga disegel.

Apalagi di bongkar sesuai perintah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, tegasnya.

Padahal, kawasan itu termasuk Kawasan Kendali Ketat, dan reklame yang berada di sebelah kanannya, yang diketahui milik PT Kharisma Karya Lestari, telah dibongkar sendiri oleh pemiliknya pada Desember 2018 lalu.

Lantang Amir, “Negara tak boleh kalah sama pengusaha maupun politisi, dan harus berani. Kalau yang lain disegel dan kemudian dibongkar, sementara satu reklame yang di Harmoni itu tidak, itu akan menjadi preseden buruk bagi Gubernur Anies Baswedan akan dinilai masyarakat telah bertindak tidak adil, serta tebang pilih,” terang Amir.

Oknum Dewan Back Up

Ketua Budgeting Metropolitan Watch (BMW) ini mengakui telah mendengar banyak hal tentang perusahaan pemilik reklame videotron itu, termasuk soal dugaan bahwa ada anggota Dewan yang membekinginya.

“Tapi saya belum mau bicara banyak karena info ini masih saya dalami,” katanya.

Amir berharap Tim Terpadu bekerja maksimal, karena penertiban ini tak hanya akan mempengaruhi citra Anies di mata masyarakatnya, namun juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga tidak bisa main-main. Apalagi karena KPK pun telah sepakat bahwa untuk penertiban terhadap 130 titik reklame yang dimulai pada Februari 2019, setelah penertiban 60 titik reklame selesai, maka pengusaha yang tidak mau menebang sendiri reklamenya, akan dipidanakan.

Aktivis senior ini juga mengingatkan bahwa reklame merupakan salah satu potensi yang dapat menyumbang pemasukan sangat besar bagi pendapatan asli daerah (PAD) . Jika tidak tegas, pemasukan pajak dari sektor ini tetap saja berkutat di bawah angka Rp700 miliar, karena PAD dari pajak reklame pada 2017 sebesar Rp600 miliar, dan pada tahun ini ditargetkan sekitar Rp689 miliar.

“Kalau tim bisa maksimal, PAD tahun depan bisa saja tembus Rp1 triliun, karena pemasukan untuk PAD tidak lagi membelok ke kantong-kantong oknum seperti yang selama ini terjadi,” tegas Amir.

Ia berharap, Anies konsisten dengan kebijakannya menertibkan reklame dengan melakukan penertiban yang tidak pandang bulu dan adil. Apalagi karena visi Anies menjadi gubernur dengan memenangkan Pilkada Jakarta 2017 adalah memajukan Jakarta dan membahagiakan warganya.

“Jadi, Anies juga harus adil dalam memimpin,” pungkasnya.

Seperti diketahui, eksistensi reklame di perempatan Harmoni itu menjadi sorotan karena selain menggunakan tiang tumbuh meski berada di Kawasan Kendali Ketat sehingga melanggar pasal 9 Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame, juga diketahui tidak memiliki izin sehingga melanggar Perda 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Semula di perempatan itu ada dua titik reklame yang dinyatakan melanggar Perda dan Pergub, namun yang satu telah dibongkar PT Kharisma Karya Lestari sebagai pemiliknya.

Data yang dihimpun menyebutkan, reklame yang pada penayangan di videotronnya disebutkan sebagai milik PT Warna Warni Media itu, berdasarkan surat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jakarta Pusat kepada Tim Terpadu, terdaftar atas nama PT Artamedia Nusantara.

Titik reklame ini pernah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) bernomor 0006/8.1/31.71.02.1004/-1.785.51/2017 yang diterbitkan PTSP Jakarta Pusat pada 4 Januari 2017, dan berlaku selama 12 bulan. Dengan demikian, IMB ini telah habis masa berlakunya pada Januari 2018.

Seorang anggota Tim Terpadu yang enggan namanya disebut, mengatakan, ia telah melihat surat itu, dan surat itu menjadi semacam klarifikasi dari PTSP terkait status titik reklame tersebut.

“Pada prinsipnya, tim tegas dan tidak main-main kok. Kalau terbukti tak ada izin, pasti disegel dan dibongkar. Tinggal tunggu waktu saja,” kata dia.

Hingga berita diturunkan, pihak PT Artamedia belum dapat dikonfirmasi karena harianumum.com belum mendapatkan nomor kontak Humas atau pejabatnya yang dapat dimintai tanggapan.

reporter : nanorame

Check Also

Camat Kemayoran Berang Isu Tulisan Pipanisasi Air Bersih Warga Kebon Kosong Sudah Basi

Jakarta , sketsindonews – Persoalan warga Kebon Kosong dengan Forsaga (Forum Pemersatu Warga) terhadap pipaniasi …

Watch Dragon ball super