Jakarta,sketsindonews – Sejumlah sektoral terkait di wilayah Jakarta Pusat kedodoran katanya, hal ini terkait dengan banyak usulan warga hasil para anggota Dewan dalam program reses (Kuker) menjadikan Musrembang usulan warga yang di mulai dari “bottem up” tidak terlaksana sesuai dengan APBD.
Benarkah atau hanya karena alasan TL permintaaan warga para elsekutif (SKPD) terganggu anggaran yang sudah di susun dalam pelaksanaan dalam program Musrembang.
Menurut pengamat perkotaan Yayat Supriyatna mengatakan, musrembang “musyawarahnya keren tapi usulannya ngambang”, artinya hal ini tidak ada cakupan apa yang menjadi gambaran perbaikan infrastruktur makro tentang usulan tadi hingga tingkat Provinsi, ujarnya. (8/11)
