Home / Berita / Tolak Union Busting, Buruh FSPMI Unjuk Rasa di Kedubes Jepang
Ilustrasi Buruh Long March. (Dok. Kompas)

Tolak Union Busting, Buruh FSPMI Unjuk Rasa di Kedubes Jepang

Jakarta, sketsindonews – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) melakukan aksi unjuk rasa di Kedutaan Besar Jepang, Rabu (12/9).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan union busting yang terjadi di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, Cibitung, Bekasi.

Dalam aksinya, buruh mendesak Kedutaan Besar Jepang untuk menegur pengusaha di perusahaan tersebut. Hal ini, karena, Panasonic adalah perusahaan modal asing Jepang.

“Kembalikan budaya Panasonic. Selama ini Panasonic mengedepankan dialog sosial dan tidak melakukan union busting. Tetapi mengapa Panasonic di Cibitung ini melakukan union busting?” Kata Sekretaris Umum PP SPEE FSPMI Selamet Riyadi di depan Kedubes Jepang.

Salah satu bentuk dugaan union busting adalah PHK terhadap Ketua PUK SPEE FSPMI PT PECGI, Jufrizal. Selain itu, juga ada intimidasi dan kriminalisasi terhadap pengurus serikat pekerja.

Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat SPEE FSPMI Judy Winarno mengatakan bahwa permasalahan ini berawal ketika Jufrizal dan kawan-kawannya membentuk serikat pekerja FSPMI di PT Panasonic Gobel Energy Indonesia. Di perusahaan tersebut sudah ada Serikat Pekerja Panasonic Gobel (SPPG).

“Jufrizal memilih bergabung dengan FSPMI, karena merasa SPPG sudah tidak amanah lagi dalam memperjuangkan hak-hak buruh,” kata Judy.

Sejak FSPMI kembali terbentuk di perusahaan tersebut, terjadilah perselisihan. Ada kemungkinan, SPPG khawatir jika FSPMI dibiarkan membesar, maka seluruh pekerja di perusahaan tersebut akan bergabung dengan FSPMI.

“Kami menduga, karena kedekatan dengan pimpinan perusahaan, mereka menekan FSPMI. Tujuannya adalah untuk membubarkan FSPMI dari perusahaan tersebut,” lanjutnya.

Padahal, menurut Judy, peselisihan antar serikat pekerja bisa diselesaikan melalui PHI. Tetapi karena mereka tidak ingin ada FSPMI di perusahaan tersebut, dibuatlah cara agar FSPMI bubar.

Judy menduga, di perusahaan tersebut banyak pelanggaran. Untuk menutupi pelanggaran tersebut, mereka tidak ingin FSPMI berdiri di sana. Karena khawatir pelanggaran-pelanggaran perusahaan akan dibongkar oleh FSPMI.

Judy mengaku heran dengan sikap Panasonic. Sebab, selama ini, Panasconic di seluruh dunia dikenal sebagai perusahaan yang ramah terhadap serikat pekerja.

“Jangan-jangan di dalam ada oknum yang bermain,” tudingnya, tanpa menyebut nama.

Oleh karena itu, atas nama FSPMI dan buruh Indonesia, Judy meminta agar permasalahan ini menjadi perhatian pihak terkait. Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI sebagai sebagai pengawas dari regulasi, serta pihak Istana harus turun tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

“Sebab jika sekelas Panasonic saja dibiarkan, bagaimana dengan nasib perusahaan-perusahaan lain?”

(Red)

Check Also

Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi, Sebagai Masukan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pilihan Rakyat

Jakarta, sketsindonews – Rumah Aspirasi Prabowo – Sandi telah di bentuk di Jalan Cut Mutia No. 18 merupakan rumah aspirasi publik dalam menyampaikan segala persoalan kebangsaan, ini menjadi momentum strategis bagi kehidupan demokrasi masyarakat, ujar Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Amir Hamzah, di Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat. (24/9).

Menurutnya, masyarakat bisa langsung mengemukan pendapatnya kepada calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo – Sandi nantinya yang nantinya dapat di teruskan dalam segala aspek dinamika kebangsaan.

Saya sudah kemukakan kepada teman – teman pendukung bagaimana rumah aspirasi di manfaatkan secara baik, karena sangat sulit mengalahkan Prabowo – Sandi kecuali dengan kecurangan, terang Amir.

Lanjut Amir, setelah nantinya hasil pilpres 2019 kedua pasangan menjadi pemenang, ini sebuah pekerjaaan rumah bagi keduanya yakni : pertama menghadapi kedaulatan bangsa dengan Pancasila yang merupakan satu azas bangsa.

Kedua, menghadapi epidemi tirani minoritas, dimana krlompok mayoritas untuk tidak merasa kecil hati terhadap kesenjangan yang ada sehingga tirani minoritas bukan lagi menjadi hambatan.

Hal krusial lain mengenai isu bahaya laten komunis untuk menjadi isu penting dalam rangka proses adu domba untuk tidak menjadi persoalan bangsa kedepan dengan merivisi Tap MPRS No 25.Tahun 1966 Tentang Larangan organisasi gerakan PKI.

Ketiga, mengenai keseimbangan pembangunan antar wilayah baik Indonesia Barat dan Indonesia Timur dalam tata kelola pembangunan ini tentunya harus menjadi perhatian Prabowo – Sandiaga Uno.

Kalo tidak kerawanan disintegrasi bangsa akan terus menjadi indikator di setiap daerah wilayah Indonesia Timur.

Tentunya rumah aspirasi setelah pemenangan harus bisa menuangkan pokok – pokok pikiran sebagai landasan strategis nasional bagi keduanya setelah menjadi Presiden terpilih pilihan rakyat, pungkas Amir.

reporter : nanorame

Terkait

Watch Dragon ball super