Back

Media Terpercaya

Tower Berdiri Di Lahan Sengketa, PTSP Walikota Jaktim Dilaporkan Ke Polres, Kepala PTSP: Kita Sudah Netral

Jakarta, sketsindonews – Patuan Anggi Nainggolan selaku kuasa hukum penggugat tanah di Jalan Komarudin, Ujung Krawang Rt 10/Rw 05, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur melaporkan PTSP Walikota Jakarta Timur (Jaktim) ke Polres Jaktim, Selasa (18/02/20).

Selain PTSP walikota Jaktim, Patuan juga melaporkan pihak Kelurahan Pulogebang, PT. Solusindo serta pihak tergugat yang saat ini juga memiliki sertifikat atas tanah tersebut.

Menurutnya laporan tersebut dilakukan atas berdirinya tower seluler milik PT. Solusindo dilahan yang saat ini sedang berperkara.

“Kenapa kita laporkan karena rapat deadlock, kita selaku pemilik tanah mau saja berdamai perbuatan yang sangat indah tapi ini kan dipacu dengan ketidakadilan atau rasa curiga yangdalam dari kami tentang kepala PTSP Walikota Jaktim,” ungkap Patuan saat ditemui di Kantornya yang terletak di Rawamangun, Jaktim, Selasa (18/02/20).

Patuan menyayangkan sikap Kepala PTSP yang tidak bersedia mencabut IMB tower tersebut, meskipun sudah diberi informasi terkait adanya dokumen palsu. Sementara menurut Patuan dalam point 9 SK PTSP terkait pendirian tower itu disebutkan bahwa ‘Apabila dikemudiam hari terbukti salah satu persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya’.

“Namun apa yang mereka (pihak PTSP) bilang silahkan gugat di PTUN, ini seauatu yang membingungkan bagi kami, karena yang digugat di PTUN itu biasanya oleh karena undang-undang, SK itu bukan undang-undang, artinya SK itu bisa dibatalkan oleh pembuat SK itu sendiri, toh sudah diatur di butir 9,” jelasnya.

“Kita curiga kenapa PTSP tidak netral, tidak mau menggunakan kewenanganya agar tidak berlanjut dan menjadi masalah besar,” tambahnya heran.

Sebelumnya, masih dihari yang sama, Senin (18/02/20), Kepala PTSP Walikota Jaktim, Desti menegaskan bahwa pada saat proses perizinan pendirian tower tidak ada informasi bahwa lahan tersebut sedang berperkara.

“Kalau dicabut ada prosedurnya, dipersilahkan yang merasa dirugikan dengan didirikanya IMB menggugat kita untuk di PTUN kan,” ujar Desti saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Timur.

Saat ditanyakan apakah tidak memperhatikan plang sedang berperkara dilokasi, Desti yang didampingi salah satu tim teknis yakni Budi mengatakan bahwa tim yang turun melakukan pengecekan lokasi tidak memperhatikan plang tersebut.

Dia menjelaskan bahwa tim teknis yang turun ke lokasi hanya melakukan pengecekan lahan untuk menara. “Tim teknis turun cek, iya mengecek hanya terkait dengan menara, karena kita dasarkan PKS sewa menyewanya 10×10, jadi menara kan beda sama bangunan,” katanya.

Berbeda dengan bangunan yang Kerangka Rencana Kota (KRK) dasarnya luas diukur semua, menurutnya untuk menara atau tower hanya lahan menara saja.

“Jadi PKS yang terlampir 10×10 doang yang disewakan, jadi kita hanya mengecek yang disitu aja, jadi kita tidak paham kalau lagi berperkara,” katanya.

Dia menambahkan, “Luas tanah aja kita tidak tau, kita gak melihat plang sama sekali, karenakan PKS tidak mencek, kalau KRK mengecek keseluruhan, kalaupun tim teknis memperhatikan, tapikan tidak tau tanah yang mana yang berperkara, ngga ada informasi hingga proses.”

Terakhir, Desti juga meyakini bahwa atas perkara tersebut pihaknya telah besikap netral.

“Ini kan ada dua pemilik yang mengaku sebagi pemilik, kita tidak berpihak, kemaren saja hanya menjembatani, PTSP netral saja,” pungkasnya.

(Eky)

About the Author /

Pimpinan Perusahaan SketsIndo Juni 2016.