Turap Kali Baru Bungur Rawan Longsor, Masih Ngototkah Penggiat Percetakan Tolak Revitalisasi…

Jakarta, sketsindonews – Sepanjang kurang lebih 500 meter turap (sheet pile) Kali Baru Kelurahan Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat kini rawan longsor, terlihat pinggiran kali sangat rapuh untuk runtuh akibat puluhan tahun tak diperbaiki pihak Pemprov DKI Jakarta.

Sepanjang Kali Baru Bungur pinggiran kali sudah sejak lama ditempati para penggiat usaha percetakan sulit untuk dinormalisasi karena sejak tahun 2016 pihak Pemprov DKI dalam program normalisasi Kali Baru dan turap selalu ditolak pihak para pedagang usaha percetakan.

“Kondisi Kali Baru tinggal menunggu waktu dan sewaktu bisa runtuh akibat dehidarasi pegikisan pinggiran kali oleh limbah B3 logam sangat berbahaya karena sistem limbah kawasan itu tak memiliki amdal,” ucap Joko Sardjono Aktivis Lingkungan, Sabtu (15/02/20).

Ada beberapa hal sangat riskan bila kawasan ini tak segera dilakukan penataan normalisasi selain juga bisa berbahaya bagi usaha percetakan itu sendiri, itu salah satunya.

Kedua, penolakan oleh pedagang terhadap kawasan itu untuk diperbaiki di tolak akan semakin menjadi masalah serius karena pengikisan itu terus melebar menjadikan lebih fatal kedepannya.

“Kawasan Kali Baru sebagian telah diperbaiki termasuk pembongkaran Pasar Nangka (Kel Utan Panjang) sebagian direalokasi kepasar – pasar binaan saat itu oleh Pemprov DKI Jakarta karena pertimbangan pendesakan penataan kawasan, namun terhenti karena tak berlanjut oleh pihak Sudin Sumber Daya Air (SDA) menuju wilayah Kelurahan Bungur karena ada penolakan,” ucap Joko Edan.

Saat ini wilayah itu semakin runyam kerawanan, apakah itu akan dibiarkan atau sebaliknya warga percetakan sadar untuk sementara ini untuk bisa direalokasi jika penataan kawasan di lakukan oleh pemerintah DKI seperti penuntasan penataan Pasar Nangka dibantu warga pro aktif.

“Pasar Nangka Utan Panjang kok bisa, itu fakta. Kenapa ? Karena warganya mau ditata, tapi kalo ini turap ambrol terus dibiarkan, artinya ini menjadi catatan buruk akibat tidak diantisipasi sedini mungkin oleh warga itu sendiri,” tandas Joko Edan.

Sumber lain Sutejo (35) juga menanggapi, sudah saatnya pemerintah melakukan revitalisasi kawasan yang terpotong akibat penolakan warga saat itu.

“Tapi kalo nanti terjadi hal buruk terhadap dampak pinggiran kali jangan dituding pemerintah DKI tidak melakukan hal penataan kawasan hanya karena kepentingan oleh para sebagian orang yang tidak peduli terhadap lingkungan menjadi lebih tertata secara ekologis,” tukas Sutejo.

(Nanorame)