Warga Batu Ceper V dan VIII Kebon Kelapa Gambir Minta Pembayaran Lahan Tanpa Perantara

Jakarta, sketsindonews – Pergantian lahan warga Jalan Batu Ceper V dan Jalan Batu Ceper VII RW 01 Kelurahan Kebon Kelapa sejak tahun 2015 terus menuai masalah dan kini di lanjutkan kembali setelah pihak pemerintah Kecamatan Gambir dan Kelurahan Kebon Kelapa memfaslitasi antar pihak baik pemilik ahli waris Husni Thamrin dengan lahan hampir mencapai 8.000 M2.

Lahan itu terkendala pergantian setelah tertunda pembayaran selain adanya pihak – pihak tidak transparansi dalam penyelesaian pergantian lahan terhadap warga yang menempati lahan ahli waris Rahmat dan Iwan.(9/10)

Mereka keduanya pemilik lahan dengan porsi 6.000 M2 milik Rahmat dan 2.000 M2 milik Iwan yang selama ini di tempati oleh warga Batu Ceper hingga puluhan tahun setelah di gugat untuk mengosongkan rumah yang di tempati warga.

Dalam pertemuan antar warga yang di hadiri langsung Camat Gambir M.Fauzi, Lurah Kebon Kelapa Togar Nurbin serta pihak Kuasa Hukum Tedy Kuntadi SH Cs, pemilik lahan Rahmat, Iwan, Ketua RW 01 Indra Gamajaya serta 37 warga yang belum terselesaikan pembayaran pergantian lahan.

Menurut Camat Gambir M.Fauzi mengatakan, hari ini kita hadirkan pemilik lahan dan kuasa hukum pemilik lahan untuk di selesaikan secara terbuka dan langsung tanpa perantara antar pihak sehingga kasus ini dapat di selesaikan secara cepat untuk Di layani secara baik “win win solution” sama – sama tidak ada yang dirugikan, ungkapnya.

Sehingga kami memfasilitasi dan melakukan mediasi membangun komunikasi untuk membuka ruang dan waktu agar warga secara langsung bisa diselesaikan secara baik, termasuk membangun posko penyelesaian konsultasi pembayaran antar pihak – pihak warga dengan pemilik langsung, ucapnya.

Sementara pihak Kuasa Hukum Tedy Kuntadi SH menyatakan, dalam pertemuan ini akhir Oktober ini harus selesai untuk dibayar langsung kepada warga pemilik bangunan tanpa perantara selain pula dibayar secara langsung dengan tidak ada tempo pembayaran lahan bangunan warga, terangnya.

37 bangunan setelah dibayar maka akan segera dilakukan eksekusi pembongkaran bangunan warga setelah puluhan tahun ditempati warga.

Kasus ini sekarang kami tangani setelah kami menjadi kuasa hukum bagi ahli waris, dimana sebelumnya kuasa hukum di tangani Kuasa Hukum Hari Utomo SH.

Warga Jangan Kasus Lama Terulang

Menurut Lina (43) warga terkena dampak mengatakan, dirinya sedikit kecewa atas masalah ini telah lama berlangsung tak selesai hingga banyaknya para oknum sehingga terjadi proses lama.

Proses waktu itu juga tidak transparansi selain banyaknya mafia tanah sehingga warga terus bertahan karena apa yang kita inginkan serta harapan kami tidak sesuai dengan proses pergantian lahan secara bermartabat dan manusiawi, ujarnya.

Kami inginkan harga standar selain pergantian ini bisa menjadi manfaat bagi kelangsungan hidup kami selanjutnya untuk mengarungi kehidupan dimasa mendatang.

Proses ini juga tak semena kami harus mencari waktu singkat untuk mencari tempat baru, harapannya waktu tempo setelah pembayaran perlu juga bisa di pahami oleh kuasa hukum dan pemilik lahan, tutup Lina.

nanorame