Jakarta, sketsindonews – Warga Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran desak pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait surat permohonan bantuan PPKK (Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran) kepada Pemrov DKI Jakarta setelah dilakukan pengukuran jalan dan saluran di wilayah sebagian RW 003 sampai RW 009 Kelurahan Kebon Kosong hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta.

Dalam rapat yang dihadiri Camat Kemayoran Asep Maulana dan Perwakilan PPKK Lingga di Aula Kantor Kecamatan Kemayoran pada tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan bahwa setelah dilakukan pengukuran jalan,saluran bersama sudin terkait, surat permohonan telah dilayangkan pada tanggal 28 Mei 2019 beserta luas , gambar ukur dan panjangnya. (11/10)

Menurut Dirut PPKK Medi Kristianto saat di konfirmasi mengatakan, berdasarkan pertemuan sebelum dengan setneg, PPKK dan para Kadis di Provinsi DKI Jakarta apa yang menjadi tugas kami sudah selesai, semestinya bisa direalisasikan seperti halnya ketika perbaikan perbaikan sarana prasarana yang dibangun dan dirapikan sekitar wisma atlet dan Wisma atlit, tukasnya.

Lanjutnya, pengukuran prasarana dan sarana adalah merupakan lahan dan saluran dari PPKK belum pernah membebaskan area dimaksud dan merupakan wewenang Pemda DKI Jakarta dan lokasi tersebut merupakan eks MHT yang sejak dulu telah ada keberadaan.

Sementara Lurah Kebon Kosong Syamsul Ma’arif membenarkan terdapat asset Pemda DKI yang terdiri 18 aset yang memiliki legalitas , diantaranya ; Puskesmas Kebon Kosong 1 dan 2, SDN Kebon Kosong 09,SDN 010, SMKN 21, SDN Kekos 01, SDN 05, SMPN 79, SDN 03, SDN 04, SDN 07 dan SDN 09, Kantor seksi Pendidikan Dasar Kec, Kemayoran, Kelurahan Kebon Kosong, Rumah Dinas Kebon Kosong, Panti Wredha Sosial, Sasana Krida Karang Taruna, Rumah Dinas Dokter Puskesmas.

Disamping itu juga masih banyak warga yang belum dibebaskan dan telah memiliki sertifikat Hak Milik, HGB dan Tanah garapan/Negara, ujarnya.

Joko Sarjono (60) selaku sekretaris Paguyuban Warga Kemayoran, sejak diterbitkannya surat dari PPKK tanggal 28 Mei 2019 namun belum ada berita, maka pengurus melakukan audensi ke PPKK untuk minta tanda terima surat beserta lampiran hasil pengukuran. Kemudian Paguyuban menyampaikan surat kembali kepada Kadis terkait dan tembusan ditujukan kepada bapak walikota dan SKPD terkait sebagai tindak lanjut hingga kini pemda DKI (Dinas Bina Marga dan Dinas SDA) tidak bergerak, padahal pihak PPKK telah melakukan rekomendasi data, ketusnya.

Di pihak lain H. Karis B. Riswanto menambahkan, bahwa wilayah RW 004 sampai dengan RW 009 Kelurahan Kebon Kosong adalah merupakan wilayah Non HPL Kemayoran, dimana waktu itu akan dilaksanakan rencana pengembangan HPL eks Bandar Kemayoran yang dahulu ditangani oleh DP3KK (sekarang PPKK) namun masih bolong – bolong.

Disamping itu pembebasan lahan tidak tuntas dimana wilayah tersebut masih terdapat kepemilikan warga hingga berupa sertifikat hak milik, tanah PI, tanah garapan/Negara yang merupakan asset Pemerintah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil rapat dengan Aspem Setda Provinsi DKI bersama Kepala Dinas (mewakili), Inspektorat jendral, BPAD telah disepakati bahwa warga agar membuat surat pernyataan bahwa Jalan dan Saluran belum pernah dibebaskan dan merupakan Proyek M. HUsni Thamrin (MHT) dan pernyataan telah dikirimkan namun sekian lama tidak ada realisasi dari Pemda DKI Jakarta, dengan nada kesal.

Kami warga mendesak kepada Pemerintah Provinsi DKI maupun Pemerintah Pusat agar dapat memberikan kepastian, jangan janji-janji manis. Maka pemerintah harus hadir. menyampaikan keprihatinannya soal kondisi infrastruktur baik yang berada Non HPL maupun dalam HPL sama-sama menderita selama 32 tahun dengan tidak pernah diurus/dibiarkan secara tidak manusiawi oleh Pemda DKI Jakarta, tutup Kharis.

nanorame