Home / Artikel / Warga Kepulauan Seribu Perlu Kesetaraan Pembangunan Khusus Antar Pulau

Warga Kepulauan Seribu Perlu Kesetaraan Pembangunan Khusus Antar Pulau

Jakarta, sketsindonews – Warga Kepulauan Seribu Pulau perlunya tranportasi laut antar ulau yang tidak memberatkan warga kepulauan dalam mewujudkan peran pemerataan dan mobilisasi perekonomian antar pulau.

Kepulauan 1000 merasa perlunya kesataran seperti wilayah lain dalam memacu bentuk Kabupaten yang di perluas dengan di tunjuknya menjadi wilayah KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan), ujar Sholeh (45) warga pulau Panggang.

Transpotasi air dalam UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 perlunya sinegisitas dalam kebijakan pamda DKI dalam membangun transpotasi massal laut bagi warga Kepulauan secara khusus.

Wilayah darat saja saja ada bus way yang terimtegrasi dengan biaya yang murah, tapi kami sebaliknya untuk antar pulau saja kami harus keluar kocek sebesar 500 ,ribu rupiah sekali jalan.

“Kami memiliki seorang Bupati Husein Murad dengan tangan trampilnya serta dengan pemikiran selama secara perlahan bisa penyelesaian problem persoalan krusial warga Kepulauan 1000, baik persoalan potensi parwisata, tenaga listrik hingga kecukupan air bersih akan menjadi kesiaan jika tidak di dorong oleh kebijakan di perluas bagi kewenangan seorang Bupati seiring terbentuknya menjadi wilayah KSOP.”

Penataan Kepulauan 1000 sudah saatjya ada aturan Pergub antar SKPD dalam mempercepat pembangunan yang tertuang dalam. satuan anggaran guna mengejar ketertinggalan sebagai wilayah pesisir antar pulau di wilayah Pemprov DKI Jakarta, terang Sholeh.(17/2)

Dilain pihak Kabupaten Kepulauan 1000 di pimpin seorang Bupati perlunya adanya aturan dalam sebuah pergub sehingga ide gagasan penataan kawasan kepulauan oleh seorang Bupati nantinya bisa dituangkan dalam melaksanakan perubahan secara cepat kebutuhan prioritas pengembangan kesejahteraan warga kepulauan, jelasnya.

Sementara Bupati Kepulauan 1000 Husein Murad menyatakan, banyak hal yang telah merubah seiring peran masyarakat kepulauan yang bertekad dslam membangun potensi ekonomi antar pulau.

Dirinya terus melakukan inovasi Dalam menata konsep wilayah kepulauan dan pengembangan, namun ini tak mudah jika peran kewenangan hanya berkisaran pada administratif, pungkasnya.

Sementara Kesyahbandaran dan Otoritas KSOP harus di sesuaikan dengan UU Pelayaran dengan kelembagaan atau adanya bentuk Kantor Badan yang hingga kini perlu adanya penyesuaian.

Dilain pihak Dewan Pembina Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto mempertanyakan kesimpang siuran ini sebab dalam UU Pelayaran pelabuhan dipimpin oleh Syahbandar bukan KSOP.

Kedua ahli keselamatan dan keamanan maritim Indonesia ini mengatakan pelabuhan atau yang dikenal di luar Indonesia sebagai Harbour Master adalah satu lembaga dan di pimpin oleh seseorang pejabat Pemerintah yang memiliki hak kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan namanya Syahbandar.

Ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran pelabuhan dipimpin Syahbandar.

“Sedangkan Syahbandar Utama serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), atau Otoritas Pelabuhan utama tidak di kenal dalam undang – undang pelayaran,” terangnya.

nanorame

Check Also

Kelanjutan Ijazah Palsu, MA Pastikan Telah Mengirim Salinan Putusan Ke Pengadilan Jaktim

Jakarta, sketsindonews – Kembali mendatangai Mahkamah Agung (MA) untuk mempertanyakan kelanjutan kasus ijazah palsu Sekolah …

Watch Dragon ball super