Jakarta, sketsindonews – Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Kerja untuk bersama menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Sebab, berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di desa dianggap memerlukan perhatian semua pihak. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas mengenai reforma agraria di Kantor Presiden, Rabu (24/8).
“Kita akan konsentrasi untuk mengatasi kemiskinan di pedesaan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Mulai dari percepatan infrastruktur di pedesaan, optimalisasi dana desa untuk sektor-sektor produktif, maupun memperluas akses permodalan melalui kredit usaha rakyat,” tegas Presiden.
Selain itu, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan juga disoroti oleh Presiden. Presiden mengungkap bahwa sebagian besar petani di desa adalah buruh tani yang tidak memiliki lahan dan juga petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,3 hektar per orang. Kedua kategori petani itu disebut Presiden sebagai golongan yang paling rentan terhadap kenaikan harga bahan pangan.
“Dua kategori petani ini mempunyai tingkat pendapatan yang sangat rendah,” terangnya.
Oleh karenanya, untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerukan untuk dilakukannya reforma agraria. Reforma di bidang agraria dipandang perlu untuk menciptakan terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam.
